Jakarta, INDONEWS.ID- Gagalnya rapat pleno untuk ‘mencopot’ Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub sepertinya harus berhenti di tengah jalan. Hal itu disebabkan karena aturan internal partai.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengakui, dalam rapat pleno sebagian anggota DPD I meminta diselenggarakan Munaslub untuk melengserkan Novanto. Namun usulan itu belum bisa terpenuhi karena adanya atura internal partai yang menyebutkan Munaslub baru bisa digelar jika didukung 2/3 dari anggota DPD I dam DPD II.
“Pada akhirnya Munaslub akan dilaksanakan bila Novanto kalah dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Ace di komplek Parlemen Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Karena, Ace menilai, putusan itu yang terbaik untuk partai berlambang pohon beringin. Sebab keputusan itu sudah mencakup beberapa aspirasi dari berbagi pihak.
Seperti diketahui, hasil rapat pleno yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017) malam, diputuskan menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum. Jabatan Idrus ini sampai praperadilan Novanto selesai. Apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka Plt dinyatakan berakhir. Kemudian jika gugatan Novanto ditolak, maka Plt bersama Ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya meminta Novanto untuk mengundurkan diri. (hdr)