INDONEWS.ID

  • Jum'at, 05/01/2018 12:53 WIB
  • Soal Hoax Membangun, DPD Ingatkan BSSN Cukup Sekali Pancing Kegaduhan

  • Oleh :
    • very
Soal Hoax Membangun, DPD Ingatkan BSSN Cukup Sekali Pancing Kegaduhan
Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID- Walau sudah mencabut dan meminta maaf terkait ‘hoax membangun’, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tetap mengingatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi untuk tidak lagi memancing kegaduhan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang justru kontraproduktif dengan tujuan didirikannya BSSN yaitu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, produksi dan penyebaran hoax yang merupakan salah satu jenis kejahatan utama dunia siber memerlukan dukungan publik luas. Oleh karena itu, kehadiran BSSN harusnya mampu menyuntikkan semangat baru, bukan malah menyiutkan harapan dan melahirkan rasa pesimis di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga : Jaga Keberlanjutan Agenda Pembangunan Mendatang, Pemerintah Evaluasi Capaian Kinerja PSN Tahun 2024

“Tidak ada area abu-abu tentang hoax. Semuanya hitam dan merusak. Mau seperti apapun konten hoax-nya, termasuk yang melebih-lebihkan prestasi Presiden. Bahkan hoax seperti ini (melebih-lebihkan prestasi Presiden) sangat berbahaya karena pasti menurunkan wibawa Pemerintah. Kami minta BSSN mulai fokus memformulasikan strategi memberantas hoax, cukup sekali ini saja, Badan ini memancing kegaduhan,” tegas Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (4/1).

Menurut Fahira, BSSN juga harus bisa membedakan dengan tegas antara kritik kepada penguasa dengan produksi dan penyebaran konten hoax karena keduanya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Jangan sampai kehadiran Badan bentukan Presiden Jokowi ini malah mengancam demokrasi yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan.

Baca juga : Puspen Kemendagri Berharap Masyarakat Luas Paham Moderasi Beragama

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, lanjut Fahira, kritik sekeras apapun kepada penguasa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi dan dibatasi undang-undang. Selama kritik itu berdasarkan fakta dan tidak menjurus kepada fitnah dan pembunuhan karakter, tidak boleh sama sekali dikategorikan sebagai hoax apalagi dituduh makar atau upaya untuk menjatuhkan Pemerintah.

“Menjadi pemimpin di sebuah negara demokrasi itu ‘kupingnya harus tebal’. Itu sudah jadi konsekuensi logis. Makanya, kami ingatkan, jangan sampai Badan ini jadi ancaman demokrasi, dengan mengkategorikan kritik keras kepada Pemerintah sebagia hoax,” tukas Senator Jakarta ini.

Baca juga : Kunker ke Halmahera Timur, Kepala BSKDN Beberkan Strategi Menjaga Keberlanjutan Inovasi

Namun, secara pribadi, sambung Fahira, dirinya mempunyai harapan besar bahwa kehadiran BSSN ini benar-benar mampu menjadikan dunia siber di Indonesia sehat dan aman diakses siapapun termasuk anak-anak.

“Kami ucapkan selamat bekerja. Tugas yang diemban BSSN ini cukup penting dan strategis karena dunia siber saat ini sudah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari aktivitas sebagian besar warga Indonesia sehari-hari,” pungkas Fahira. (Very)

Artikel Terkait
Jaga Keberlanjutan Agenda Pembangunan Mendatang, Pemerintah Evaluasi Capaian Kinerja PSN Tahun 2024
Puspen Kemendagri Berharap Masyarakat Luas Paham Moderasi Beragama
Kunker ke Halmahera Timur, Kepala BSKDN Beberkan Strategi Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Artikel Terkini
Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur
Kak Wulan Bikin Petani Mawar Nganjuk Punya Harapan Baru
PNM Peduli, Gerak Cepat Bantu Bencana Banjir Bandang dan Lahar Dingin Sumatera Barat
Pj Bupati Maybrat Sambut Kedatangan Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tips Memilih Jasa Pengurusan Visa
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas