INDONEWS.ID

  • Selasa, 17/04/2018 13:01 WIB
  • Menteri Agama Paparkan Kebijakan Pengawasan PPIU

  • Oleh :
    • very
Menteri Agama Paparkan Kebijakan Pengawasan PPIU
Menteri Agama Lukman Hakim Saefullah

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memaparkan kebijakan Penyelengaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  dan Penanganan permasalahannya. Paparan ini disampikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin (16/04) malam. 

Baca juga : Desainer Furniture Kunci Menangkan Persaingan di Pasar Internasional

Menag mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR yang memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama.

"Kami optimis, dengan kemitraan yang terjalin baik dan kontruktif dengan lembaga legislatif akan terus memacu peningkatan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama sesuai yang kita harapkan," kata Menag Lukman Hakim usai mendengarkan pandangan dan pendapat dari sejumlah anggota Komisi VIII terkait permasalahan PPIU atau biro travel bermasalah di Tanah Air.

Baca juga : Indra Karya Sigap Menanggulangi Permasalahan Banjir di Kawasan Mandalika

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher, Menag didampingi Sekjen Nur Syam, Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali, Irjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, serta pejabat eselon II Ditjen PHU.

Menag menjelaskan sejumlah alasan dan faktor di balik tumbuhnya PPIU sejak beberapa tahun terakhir di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, faktor tersebut antara lain: daftar tunggu ibadah haji yang terbilang cukup panjang, meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan terjadinya perubahan karateristik jemaah umrah.

Baca juga : PT JIEP Terpopuler Kategori BUMD dan Perusahaan Daerah Layanan Publik 2021 dari Humas Indonesia

"Semula ibadah umrah ini banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan dan berpendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, bergeser kepada masyarakat pedesaaan yang belum terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri. Tingginya minat masyarakat terhadap perjalanan ibadah umrah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan bisnis," ujar Menag.

Menurut Menag, belajar dari pengalaman dan menyikapi kendala pengawasan ibadah umrah terhadap PPIU, Kemenag menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI No 8 tahun 2018 tantang Penyelengaraan Perjalanan Ibadah Umrah. PMA ini merupakan revisi dari PMA No 18 tahun 2015 yang dinilai sudah kurang memadai untuk melakukan pengawasan PPIU saat ini.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR silih berganti menanyakan persoalan PPIU dan nasib korban jemaah.

"Ada ekspektasi, keinginan berumrah semakin besar yang kemudian dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab dan di saat itu regulasi belum siap untuk mengantisipasinya. Di negara mana saja regulasi datang belakangan atau ketika persoalan itu muncul. Oleh karenanya yang kami lakukan untuk saat ini dan masa depan adalah merevisi PMA dan membuat aplikasi Sipatuh agar masalah tidak berulang," kata Menag. 

Sipatuh merupakan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang dibangun berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan dalam sebuah sistem yang terintegrasi.

Melalui sistem ini jemaah dapat memonitor seluruh proses pengurusan perjalanan ibadah umrah sejak pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air. (Very)

 

 

Artikel Terkait
Desainer Furniture Kunci Menangkan Persaingan di Pasar Internasional
Indra Karya Sigap Menanggulangi Permasalahan Banjir di Kawasan Mandalika
PT JIEP Terpopuler Kategori BUMD dan Perusahaan Daerah Layanan Publik 2021 dari Humas Indonesia
Artikel Terkini
Senyum Bahagia Rakyat, Pj Bupati Purwakarta Buka TMMD Ke-120 Kodim 0619/Purwakarta
Pemerintahan Baru Harus Lebih Tegas Menangani Kelompok Anti Pancasila
Apresiasi Farhan Rizky Romadon, Stafsus Kemenag: Kita Harus Menolak Tindak Kekerasan
Puspen Kemendagri Berharap Masyarakat Luas Paham Moderasi Beragama
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas