Jakarta, INDONEWS.ID - Menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan akan menghormati putusan tersebut.
“Meski ada pertanyaan juga apakah MA boleh memutus uji materi padahal uji materi UU Pemilu di MK belum selesai,” kata Peneliti ICW, Almas Sjafrina, Minggu (16/9/2018).
Almas pun berharap partai politik tetap menjaga komitmen untuk tidak mencalonkan bakal caleg bekas terpidana korupsi pada Pileg 2019.
“Kami tetap berharap dan mendorong parpol untuk tetap komitmen tidak mencalonkan mantan napi korupsi di pileg 2019. Sesuai dengan komitmen mereka dalam pakta integritas,” ujar Almas.
Almas menambahkan, saat ini KPU sendiri telah mencoret sejumlah nama Bacaleg eks terpidana korupsi sebelum masuk daftar calon tetap (DCT). “Bila nanti tetap dicalonkan, ya kami harap masyarakat tidak pilih orang-orang bermasalah ini lagi,”ungkap Almas.
Seperti diketahui sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg). Dimana pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.