Jakarta, INDONEWS.ID -- Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti Rapat Terbatas yang membahas tentang divestasi 51 persen saham Freeport kepada Indonesia.
“Presiden menekankan harus kita hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap, itu jelas,” kata Lukas kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.
Lukas mengatakan bahwa semula dirinya, seperti warga Papua lainnya, sempat ragu apakah pemerintah bersungguh-sungguh mengenai pemilikan 10 persen saham PT Freeport itu. Ternyata, lanjut Lukas, Presiden bersungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu.
“Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden (Presiden Jokowi) yang bekerja dengan hati memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Jadi kami yakin bahwa, kami Pemda Papua dan pemda Mimika akan memiliki 10% saham,” kata Lukas.
Menurut Gubernur Papua, Presiden telah menegaskan akan mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau memerintahkan sebelum mengakhiri Desember sudah negosiasi kita untuk 51% sudah selesai. “Intinya keberpihakan pada masyarakat Papua. Selesai, itu saja,” ujarnya.
Mengenai pembagian 10 persen saham Papua, Lukas menjelaskan, sesuai kesepakatan kita awal. Pemprov Papua 3%, dan Pemerintah Kabupaten Mimika 7%.
Untuk itulah, kata Lukas, Presiden menginginkan agar dalam proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk. Ini untuk Indonesia, 51% milik pemerintah Indonesia.
“Presiden berharap agar Desember sudah selesai,” pungkas Lukas. (Very)