Jakarta, INDONEWS.ID - Menanggapi soal kabar Wakil Ketua Komite DPD RI Fahira Idris yang dikatakan telah mendukung kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan seharusnya Fahira tidak boleh. Fahira yang kembali mencalonkan sebagai anggota DPD DKI ini seharusnya bersikap independen dan netral.
Hal tersebut dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) saat dikonfirmasi Indonews.id dikantornya di Jakarta, Selasa (2/4/2019).
" Harusnya tidak boleh jadi harus independen," katanya.
Namun demikian, Jimly yang pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010) berusaha menenangkan terkait ramainya pemberitaan ketidaknetralan Fahira tersebut.
" Sudah tenang aja Fahira sudah incumbent, kita doakan dia dipilih lagi kan bukan cuma 1 ada 4. untuk menenangkan jadi kita doakan mudah mudahan terpilih," ucap Jimly yang pernah menduduki kursi Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, dan anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI).
Sebelumnya telah diberitakan, Presidium Japri Abdul Fakhridz Al Donggowi mengatakan, pihaknya melaporkan Fahira yang juga anggota tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena memanfaatkan dan mempolitisir aksi bela tauhid beberapa waktu lalu menjadi kampanye politik.
"Fahira Idris menyerukan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02. Dan tidak hanya di situ saja bahwa aksi tersebut juga melibatkan da`i cilik yang notabene sebagai WNI yang belum memiliki hak politik," jelas Abdul di Kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Menurut Abdul, sesuai Peraturan KPU dan juga UU 7/2017 tentang Pemilu bahwa segala bentuk kegiatan politik, kampanye tidak boleh melibatkan anak di bawah umur atau yang belum punya hak pilih.
"Fahira Idris kami laporkan karena sejak peristiwa pembakaran bendera tauhid. Dia selalu aktif mereproduksi atau menggaungkan aksi bela tauhid. Sehingga aksi bela tauhid yang berjilid-jilid yang ujung-ujungnya kegiatan itu dimanfaatkan, ditunggangi, dipolitisir untuk kepentingan politik atau kampanye politik paslon nomor urut 02," paparnya. (Lka)