Jakarta, INDONEWS.ID -- Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, wacana gerakan people power terhadap pemerintah merupakan suatu gerakan pembangkangan terhadap negara, sebagai upaya penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat.
"Iya wacana gerakan poeple power ini sesungguhnya tak lain bentuk gerakan pembangkangan terhadap negara untuk menggulingkan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat," kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6/2019).
Disebut pembangkangan terhadap negara kata Ramses, karena pihak-pihak melakukan gerakan itu dinilai tak percaya dengan instrumen negara yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Menurut Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini, bila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2019 bisa menempuh jalur hukum melalui instrumen-instrumen yang legal bukannya melakukan gerakan inkonstitusional.
"Saya katakan pembangkangan karena pihak-pihak itu dianggap tak percaya dengan instrumen negara yang sedianya untuk selesaikan masalah yang dihadapi. Kan bila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2019 ini bisa tempuh jalur hukum melalui instrumen-instrumen yang legal bukannya melakukan gerakan inkonstitusional kan itu merugikan rakyat banyak," ujar Ramses.
Untuk itu Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini meminta aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang berusaha melakukan gerakan inkonstitusional dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kita percayakan ini ke aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang berusaha melakukan gerakan inkonstitusional dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.
Diketahui, People power pertama kali terjadi di Filipina pada tahun 1986. Gerakan ini mengacu pada revolusi sosial damai sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun.