INDONEWS.ID

  • Jum'at, 10/05/2019 23:03 WIB
  • Tolak Wisata Halal, Garda NTT Bertemu DPR dan Asdep Kemenpar

  • Oleh :
    • very
Tolak Wisata Halal, Garda NTT Bertemu DPR dan Asdep Kemenpar
Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Konsultasi terbuka bersama Melchias Marcus Mekeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Turut diundang sebagai pemateri dalam acara itu, Dr. Fransiskus Xaverius Teguh, MA Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata di Restoran Pulau Dua, Jumat, (10/05/2019). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Konsultasi terbuka bersama Melchias Marcus Mekeng Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Restoran Pulau Dua, Jumat, (10/05/2019).

Turut diundang sebagai pemateri dalam acara itu, Dr. Fransiskus Xaverius Teguh, MA Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata.

Baca juga : Buka Nusa Tenggara Coffe Week Tahun 2020, Julianti Siregar: Segelas Kopi Hidupkan Petani

Acara yang digelar pukul 14.00 wib itu, mengangkat topik hangat yang sedang jadi perbincangan publik Nusa Tenggara Timur yaitu terkait Kedudukan Badan Otoritas Pariwisata dengan konsep Wisata Halal yang rencananya bakal diterapkan di Destinasi Wisata kelas dunia Labuan Bajo Flores.

Sekretaris Jenderal Garda NTT, Marlin Bato dalam acara itu mengatakan, "Sikap resmi Garda NTT adalah menolak wisata halal sebab tidak sesuai dengan budaya Flores. Karena itu kita menggelar acara ini guna mendapatkan pemahaman yang utuh dari para senior yang mengerti konsep ini, apakah sebenarnya nilai positif dan negatif konsep wisata halal ini," ujarnya.

Baca juga : Ketua Garda NTT: Kopi NTT Harus Menjadi Mercusuar di Jakarta

Lebih lanjut dia mengatakan, publik NTT tentu saja menolak keras dan memperdebatkan konsep ini karena tidak sepenuhnya mengerti apa tujuan Badan Otoritas Pariwisata menggagas konsep wisata halal tersebut.

"Berapa tahun terakhir ini, menguatnya aksi-aksi kekerasan verbal dan fisik yang dipertontonkan oleh kelompok-kelompok intoleran yang beredar di dunia maya membuat masyarakat NTT jadi serba curiga, sensitif dan defensif serta ekstra hati-hati terhadap konsep-konsep yang masuk dari luar. Tentu saja penolakan ini hal yang wajar dan perlu ditanggapi serius oleh pemerintah pusat," papar Marlin.

Baca juga : Anton Doni: Perlu Skema Bantuan untuk Cluster Mahasiswa Terdampak COVID-19

Menurut Marlin, konsep wisata halal tidak perlu ada di Flores sebab daerah ini mempunyai karakteristik berbeda dengan daerah lain. Ada wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata religi Semana Santa di Larantuka yang kental dengan warisan bangsa Portugis tentu akan bertentangan dengan konsep wisata halal.

"Tolak program wisata halal. Biarkan pariwisata Flores berkembang sebagaimana adanya sesuai indentitas lokal. Jangan dipaksakan sesuatu yang asing di Flores. Apalagi yang berbau ke-Arab-arab-an. Flores itu, jendela Vatikan Indonesia," pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
Buka Nusa Tenggara Coffe Week Tahun 2020, Julianti Siregar: Segelas Kopi Hidupkan Petani
Ketua Garda NTT: Kopi NTT Harus Menjadi Mercusuar di Jakarta
Anton Doni: Perlu Skema Bantuan untuk Cluster Mahasiswa Terdampak COVID-19
Artikel Terkini
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Terinspirasi Langkah Indonesia, Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Semangat Kartini dalam Konteks Kebangsaan dan Keagamaan Moderen
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas