Jakarta, Indonews.id - Pemilu serentak yang dilakukan pada 17 April 2019, dinilai perlu direview lagi karena ternyata melahirkan beberapa persoalan.
Salah satunya beban kerja penyelenggara Pilpres dan Pileg menjadi berlebihan, hingga jatuh korban meninggal dunia ratusan petugas KPPS.
"Maka saya setuju, apa yang disampaikan Pak Letjen Agus Widjojo (Gubernur LEMHANAS) Pemilu saat ini masih dalam eksperimen, dan masih mencari format terbaik, sehingga di masa mendatang mendapatkan solusi terbaik," ujar Ray Rangkuti, pengamat politik.
Pengamat dari Lingkar Madani itu juga menambahkan bahwa Pilpres tahun ini melahirkan politik identitas, menjual agama untuk kepentingan politik.
"Ini juga hal yang menurut saya sebuah kemunduran demokrasi, karena untuk "menjual" agama Islam misalnya, tidak harus menjadi kyai atau ustad. Ini harus diperbaiki ke depan," lanjut Ray.
Pengamat politik berusia 50 tahun itu juga mengkritik statement Bambang Widjajanto selaku kuasa hukum Prabowo Sandi yang menjustifikasi MK sebagai bagian dari rezim yang sekarang.
"Mestinya, Pak BW sebagai seorang ahli hukum tidak menyampaikan statement yang seolah olah jika nanti misalnya MK memutuskan paslon 02 kalah, MK bagian dari rezim. Ini narasi yang berbahaya," terang Ray.
Hal itu disampaikan Ray pada Diskusi Pers pada Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Konstitusional oleh Fokal UI di Balai Sarwono, Kemang, Jaksel, Minggu (26/5/2019) sore. (bs)