Jakarta, INDONEWS.ID -- Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir lebih jernih dan dewasa menyikapi dinamika yang terjadi pasca pemilu 2019. Menurutnya, semua elemen bangsa berjasa atas terselenggaranya Pemilu yang aman dan tertib termasuk aparat kepolisian dan TNI.
Ia mengkritisi sikap sejumlah ormas yang melakukan berbagai aktivitas yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Aksi yang dilakukan pada 22 Mei lalu, kata Bimo, seharusnya tidak sampai ricuh yang mengakibatkan beberapa massa berjatuhan termasuk aksi kerusakan di berbagai tempat.
"Bulan Ramadhan ini penuh maghfirah (ampunan) bulan penuh pengampunan jangan menciptakan golongan atau kelompok yang berpotensi menjurus kepada perseteruan," kata Bimo Suryono saat menjadi narasumber pada kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan oleh Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB) dan Rumah Millenial di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).
Hadir pada kegiatan tersebut Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ing H Bina Suhendra, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Abdul Ghopur, Pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt. Jimmy Sormin, dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.
Suryono mengungkapkan sikap profesional yang ditampilkan Polri dalam mengamankan persoalan pemilu justru berbalik serangan terhadap Polri itu sendiri. Padahal, Polri sudah bekerja secara maksimal dan penuh dengan tanggung jawab bahkan telah menaruhkan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara.
"Ya demo memang diperbolehkan tapi UU kan tidak membolehkan unjuk rasa sampai tengah malam, polisi justru mengulur waktu memberikan kesempatan untuk berbuka shalat dan tarawih. Namun setelah itu justru kericuhan terjadi dan massa menyerang polisi. Polisi itu sudah mempertaruhkan hidupnya loh, anak istri mereka tinggalkan 24 jam untuk keamanan bangsa ini," tuturnya.
Ia mengajak masyarakat untuk berfikir jernih dengan tidak menuduh secara berlebihan kepada pemerintah termasuk kepada aparat kepolisian. Ia optimistis Indonesia akan tetap utuh dan kuat selama kelompok masyarakat seperti NU-Muhammadiyah, PGI, dan lembaga agama lainnya, Polisi dan TNI serta pemerintah bekerjasama dalam membangun Indonesia kearah yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, menuturkan sudah saatnya semua elemen bangsa bersatu dengan tidak saling menjatuhkan. Menurutnya, tidak baik setiap kelompok merasa paling memiliki kewajiban menjaga negeri sebab menjaga Indonesia adalah kewajiban bersama bukan oleh lembaga tertentu.
Ia kemudian meminta masyarakat untuk cerdas menyaring informasi yang beredar di media sosial karena kabar bohong terus bertebaran. Peristiwa tersebut, menurut Hariara Tambunan memunculkan pemahaman nasionalisme masyarakat semakin luntur.
"Untuk itu saya menyarankan kedepan pendidikan P4 di SD, SMP, bisa diajarkan kembali agar nasionalisme kita semakin kuat dan mengikat,"ujarnya.
Terakhir, ia pun menegaskan lagi bahwa saat ini yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan dan kehancuran. Karena jika terjadi perpecahan antar bangsa maka kerugian jelas kembali ke rakyat sendiri.
“Jalur-jalur hukum kita harus hormati. Bulan Oktober adalah pelantikan Presiden siapapun yang dilantik adalah yang dinyatakan menang oleh MK. Siapapun yang jadi kita hormati karena itu konstitusi dan kita ini negara hukum negara konstitusi,” tuturnya.
“Saya hanya ingin sarankan dari detik ini sampai pelantikan Presiden, apa negara dan bangsa yang mau kita lakukan, perdamaian, kerusakan atau kehancuran? Yang kita ingin jelas perdamaian. Kalau kehancuran ya yang hancur juga kita. Indonesia ini rumah kita, bangsa ini adalah bangsa kita,” tutup Hariara.
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Bina Suhendra, menyampaikan bahwa perubahan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ia mengingatkan bahwa kita harus siap menghadapi perubahan, jika tidak yang akan terjadi adalah kita akan melawan perubahan itu.
"Saat ini bangsa dan negara kita sedang menjalani perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada hoax dan ujaran kebencian yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Kita harus bisa mengatasi hoax jika ingin maju," pungkasnya. (Very)