Jakarta,INDONEWS.ID –Wakil Presiden Jusuf Kalla(JK) meminta institusi pemerintahan mulai tingkat kementerian hingga kabupaten dan kota untuk mengganti istilah bahasa Sansekerta dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini ia sampaikan pada saat memberikan sambutan dalam acara `Indonesia International Smart City Expo and Forum 2019`.
Menurut JK, penggunaan bahasa Sansekerta di Kementerian membuat orang sulit untuk menyebutkannya. Karena itu, ia meminta istilah-istilah tersebut diganti dengan bahasa Indonesia agar memudahkan orang untuk mengucapkannya.
“Saya ingin sampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada saudara bupati, wali kota, dan gubernur yang hari ini mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Susah sekali menyebutkannya,” kata JK di Jakarta seperti dilansir CNNIndonesia, Rabu,(17/07/219)
JK menambahkan, Kementerian semestinya segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan isitilah-istilah dalam bahasa Sansekerta yang digunakan saat ini dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini penting karena orang lebih mudah menguasai isitilah bahasa Indonesia daripada isitilah dalam Sansekerta.
“Tentu ini harus dievaluasi, kenapa kita selalu pakai bahasa Sanskerta. Ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Sanskerta, padahal kita punya bahasa Indonesia yang baik, gitu, kan. Pada tahu artinya enggak? Enggak ada yang tahu pasti,” jelasnya
Penggunaan bahasa Sansekerta, tegas JK, tidak lagi kontekstual untuk keadaan hari ini. Karena itu, masalah ini menjadi catatan bagi semua Kementerian dan lembaga untuk melakukan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap penggunaan isitlah-istilah tersebut.
Menurutnya, istilah –istilah bahasa Sansekerta hanya dipakai pada zaman kerajaan. Kondisi Indonesia saat ini sudah berkembang jauh, sehingga harus menggunakan bahasa nasional secara benar.
“Ini zaman dulu dibuat istilah-istilah ini, sekarang kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik, benar, dan indah,” tegasnya.
Untuk diketahui, ada satu kepada daerah yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha. Kepala daerah tersebut adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi.
Selain itu, ada juga kepada daerah yang menerima penghargaan. Diantaranya yakni Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna, Wali Kota Madiun Sugeng Rismianto.
Adapun pemerintah daerah yang berprestasi yakni Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan yakni Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kuningan, Kota Makassar, dan Kota Gorontalo.*(Marsi)