Jakarta,INDONEWS.ID – Dinamika partai Golkar menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional semakin panas. Terbaru, Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto Golkar memberikan sindiran kepada kader Golkar Bambang Soesatyo karena telah mendaklarasikan diri sebagai calon ketua umum partai Golkar. Sementara, jadwal Munas belum ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
“Kan Munasnya aja belum dijadwalkan,” kata Airlangga, di Jakarta, Jumat,(19/07/2019)
Dalam penjelasannya Airlangga menegaskan, penyelenggaaraan kegiatan Musyawarah Nasional(Munas) merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Golkar. Penyelenggaraan Munas oleh pihak lain tanpa seijin DPP tidak bisa dilakukan.
Hingga saat ini, Airlangga masih menjabat sebagai ketua umum partai Golkar. Ia dipastilkan maju kembali untuk menjadi calon ketua umum partai Golkar pada Munas yang akan datang.
Namun, ia menegaskan, belum terlalu terburu-buru untuk melakukan deklarasi maju kembali sebagai ketum Golkar. Ia menambahkan, ada waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi.
“Nanti aja menjelang Munas," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR yang juga merupakan kader partai Golkar Bambang Soesatyo, mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum partai Golkar. Pada kesempatan tersebut, Bamsoet menyatakan siap untuk bertarung melawan calon lain yang sudah menyatakan diri maju.
“Hari ini dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim, saya Bambang Soesatyo menyatakan maju mendampingi calon lainnya saudara Indra Bambang Sutoyo, saudara Ridwan Hisam, saudara Ahli Yahya, Ibu Ula, Ibu Linda plus Pak Airlangga sendiri sebagai incumbent,” tegasnya.
Disela-sela deklarasi tersebut, ia menegaskan, partai Golkar tidak pernah mengenal kata aklamasi dalam proses pemilihan ketua umum. Setiap kader mesti siap maju untuk bekerja membangun partai.
Namun, ia mengingatkan, Munas kali ini mesti belajar dari Munas sebelumnya. Kegiatan Munas harus berjalan secara demokrtis agar setiap kader mempunyai ruang untuk berpartisipasi sehingga mencegah konflik berkepanjangan di partai.
“Kita harus belajar dari kasus Bali dan Ancol [ada dualisme kepemimpinan]. Kita harus bekerja dan berdemokrasi secara benar," pungkasnya.*(Marsi)