Jakarta, INDONEWS.ID - Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, calon prajurit TNI harus steril dari pengaruh ideologi selain Pancasila dan prinsip NKRI. Pasalnya, pengaruh ideologi di luar Pancasila kepada calon prajurit sangat rentan dengan masalah.
"Seorang punya cita-cita ok saja namun semua pihak harus pahami bahwa untuk seorang penyelenggara negara dan aparat keamanan harus steril dari ideologi yang berbeda karena sangat rentan," kata Wawan saat diskusi dengan tema `Enzo, Pemuda, dan Kemerdekaan` di Jakarta, Sabtu,(1/09/2019)
Wawan menjelaskan, seorang calon prajurit akan mendapatkan ilmu khusus terkait dengan kemananan negara selama proses pendidikan. Karena itu, menjadi keharusan bagi seorang calon prajurit untuk tetap setia dengan ideologi negara Pancasila.
Pentinganya sol ideologi, kata Wawan, karena merupakan prinsip dasar dalam negara. Nilai-nilai dalam Pancasila juga menjadi dasar untuk diberikan kepada calon prajurit sehingga tetap mencintai negara Indonesia.
"Mental ideologi tidak bisa menjadi pertaruhan. Ada aparat keamanan di Poso berbelok ideologi, lalu di Aceh juga ada seperti itu dan dipecat," jelasnya.
Lebih lanjut Wawan menjelaskan, ideologi merupakan hal penting bagi penyelenggara negara termasuk aparat keamanan negara. Ideologi menjadi dasar bagi penyelenggara negara dan aparat keamanan negara untuk mengambil kebijakan penting bagi negara.
Karena itu, jelas Wawan, Pancila mesti menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat dan calon prajurit TNI yang bertugas mempertahankan keberadaan NKRI. Menyimpang dari ideologi Pancasila hanya akan menimbulkan benih-benih perpecahan.
Adapun terkait dengan calon taruna Akmil Enzo Zenz Allie, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Panitia Seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun kepada calon taruna sendiri.
Perdebatan terkait dengan nama Enzo terjadi karena Enzo adalah warga negara Indonesia keturunan Perancis. Selain itu, Enzo juga diduga terlibat dalam mendukung organisasi HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah dua tahun lalu.*(Marsi)