Jakarta, INDONEWS.ID – Melihat kondisi Papua sama seperti memandangi rimbunnya hutan belantara yang menghiasi bumi paling Timur dari Indonesia itu. Ada beragam jenis kepentingan dan masalah, namun itulah yang menjadi pesona keindahan dari tanah Kasuari.
Berbagai problematika tentang Papua tersebut mengemuka dalam “Seminar Politik Papua” Kamis (5/9) siang di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.
Diskusi yang digelar oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puska Otoda) Program Studi Ilmu Politik FISIPol Universitas Kristen Indonesia itu diisi oleh berbagai pembicara yang kompeten dan memiliki kapabilitas mumpuni untuk membedah setiap segi Papua dalam kaitannya dengan Indonesia.
Dr. Antie Soleman selaku ketua Papua Centre di UKI menjelaskan problematik dasar pembangunan nasional di Papua. “Terdapat perkembangan generasi baru Papua dalam tiga dasawarsa terakhir,” kata Antie.
Oleh karena itu, lanjutnya, terjadi kebangkitan visi baru kaum muda Papua sebagai akibat dari diaspora Papua di luar Papua yang menempuh pendidikan di berbagai daerah dan luar negeri.
“Mereka kemudian mempersoalkan keadilan pembangunan, nasib masyarakat asli Papua dan sisi kesejahteraan di tanah Papua, yang pada dasarnya tanah yang subur dan indah,” kata Antie lagi.
Lebih lanjut, menurut Antie, Etno nasionalisme tersebut, membawa implikasi pada berbagai tuntutan HAM, kekerasan masa lalu dan capaian pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, pengajar Fakultas Hukum UKI, Prof John Pieris yang pernah menjadi ketua Komite VI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bidang kebijakan politik dan perimbangan keuangan pusat-daerah, menegaskan bahwa masih ada banyak masalah dalam penerapan otonomi daerah di Papua.
“Otonomi dan desentralisasi kewenangan pusat yang belum maksimal, berakibat pada munculnya konflik di Papua,” kata Prof. John Pieris.
Bila masalah tersebut belum dipahami dan mendapat solusi, menurutnya akan terus terjadi konflik pusat-daerah, khususnya di tanah Papua.
“Berbagai tuntutan dari Papua ini, memang punya dampak tinggi terhadap instabilitas politik dan keamanan dalam negeri,” kata pakar pertahanan dan diplomasi, DR. Connie Rahakundini Bakrie, siang itu.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mencari dan menerapkan strategi pendekatan baru terhadap Papua. Harus ada pendekatan humanis dan menekankan pemahaman terhadap dimensi Papua, nasional, dan internasional.
“Perlu langkah strategis mengefektifkan peran Indonesia dan aktor-aktor negara, TNI dan Polri serta kementerian luar negeri untuk mendorong diplomasi total terhadap Papua dalam kerangka strategic parthership kawasan Indo-Pacific, Asia Afrika dan Global, khususnya peran negara-negara besar (great powers) dan berkembang di dalamnya,” papar Connie.
Membahas Papua juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan dan capaian kinerja pemerintah di sana.
Dalam konteks tersebut, Ketua Dewan Pembina Santri Milenial Centre (SiMaC), Syauqi Makruf Amin berpendapat bahwa perlu ada kesinambungan dan kejelasan rancangan pembangunan di Papua.
“Khususnya pada periode kedua di bawah Presiden Jokowi dan Maruf Amin nanti. Harus ada peran yang lebih luas untuk masyarakat madani dan dunia usaha di Papua,” kata Syauqi.
Peneliti kawasan Afrika dari Universitas Indonesia, Christophe Dorigné-Thomson, Ph.D pada kesempatan diskusi itu juga menjelaskan hubungan Indonesia dan Afrika dalam konteks jaringan dan kerja sama antara keduanya.
Sebagai akademikus asal Eropa, Christophe melihat adanya indikasi praktik kolonisasi dan dekolonisasi yang belakangan ini cenderung masih diwarnai cara “kolonisasi” baru terhadap Negara-negara berkembang, khususnya dalam kasus Papua dan wilayah lain di Asia.*