Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Sekjen yang juga Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar menyebutkan `insiden politik` yang mengakibatkan gagalnya Christiany Eugenia (Tetty) Paruntu menjadi menteri kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Makruf Amin, sangat merugikan Partai Golkar. Kerugian itu mencakup dua dimensi, rugi secara citra di ranah publik, dan rugi dari konteks kontribusi partai terhadap jalannya pemerintahan negara.
Dihubungi ke Manado,Sulawesi Utara melalui ponselnya, Selasa (22/10/2019) pagi, Viktus mengatakan, peristiwa hadirnya Ketua DPD Partai Golkar Sulut Tetty Paruntu mengundang tanda tanya besar di kalangan Golkar sendiri, sebab merujuk pada pemberitaan media massa, umumnya pengurus, kader, dan anggota Partai Golkar mengetahui bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak merekomendasikan nama Tetty Paruntu sebagai calon menteri kepada Presiden Jokowi. Logis saja, kalau kalangan media pun terkejut saat tiba-tiba Tetty Paruntu muncul di Istana pada Senin (21/10) berpenampilan baju putih seperti sedang mengikuti prosesi seleksi calon menteri kabinet Jokowi-Makruf.
"Peristiwa Tetty Paruntu batal jadi menteri dapat dikategorikan sebagai insiden atau kecelakaan politik bagi Partai Golkar di era kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ini peristiwa yang sama sekali tidak elok, dan sangat merugikan Golkar. Ini bagian dari kegagalan kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ada baiknya Airlangga berpikir ulang untuk maju lagi menjadi Caketum Partai Golkar," tegas Viktus yang juga mantan Pemimpin Redaksi portal online golkar.or.id pada era Ketua Umum Akbar Tanjung hingga era Ketua Umum Jusuf Kalla.
Menurut Viktus, insiden politik Tetty Paruntu merupakan fakta mengenai buruknya komunikasi politik diantara Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan struktur pengurus di daerah dalam hal ini dengan Tetty Paruntu sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utata.
"Peristiwa memalukan ini tidak perlu terjadi apabila terjalin komunikasi politik yang baik diantara pimpinan puncak partai di level pusat dan daerah," tegas Viktus.
Dia menyebutkan insiden ini semakin memalukan bagi citra Partai Golkar, sebab kalangan media yang meliput di Istana sempat memberitakan bahwa Airlangga Hartarto sempat `mencegat` Tetty agar tidak bertemu Pesiden. Airlangga sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa kehadiran Tetty bisa saja bukan untuk bertemu Presiden.
Sedangkan Tetty sendiri mengaku kepada media bahwa kehadirannya di Istana atas undangan Mensekneg Praktikno sebagaimana yang diberitakan media online WartaKota.
"Kok jadinya seperti Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar saling berebut menjadi menteri? Masa sih Pak Pratikno mau memecah belah Partai Golkar dengan mengundang Tetty datang ke Istana, sedangkan kehadiran Tetty tidak diketahui maksudnya oleh Airlangga? Saya tidak yakin Pak Pratikno mau memecah belah soliditas Partai Golkar," ujar Viktus.
Mantan Sekjen Presidium GMNI yang masuk ke Partai Golkar sejak akhir tahun 2002 ini mendesak Airlangga Hartarto dan Tetty Paruntu untuk menjelaskan secara terang-benderang kepada segenap stakeholders Golkar, apa sesungguhnya yang terjadi di balik insiden politik teraktual ini.
"Jelas ini sangat merugikan Golkar. Andaikan ada komunikasi yang terencana dan bersifat strategis di level puncak struktur partai, maka Tetty Paruntu sebagai kader perempuan Partai Golkar bisa sukses pula menjadi menteri. Kan bisa menggunakan pendekatan representasi kelompok perempuan, atau kelompok Kristen, atau juga mewakili wilayah timur Indonesia, apalagi Sulawesi Utara secara geopolitik merupakan daerah yang berbatasan dengan negara asing (Filipina, Red)," papar Viktus, yang juga Perwakilan Majalah Kristiani untuk wilayah timur Indonesia.
Viktus juga mengaku tidak heran apabila Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Caketum Partai Golkar sempat terkejut saat mengetahui Tetty Paruntu diundang ke Istana Jakarta. "Salah satu kader Golkar, Bu Paruntu dipanggil ke Istana, itu menjadi nama yang kita aja baru tahu kemarin," ujar Bamsoet, Senin (21/10/2019).
Namun demikian, Viktus sepandangan dengan Bamsoet bahwa kehadiran perempuan dalam kabinet merupakan visi penting Presiden Jokowi. Bahwa jumlah menteri perempuan minimal atau sekurang-kurangnya 8 dengan mempertimbangkan wilayah Timur, Barat, Tengah, yang tentunya dengan mempertimbangkan aspek kemampuan atau kapasitas setiap menteri.
"Sayang sekali Golkar harus kehilangan kesempatan bagi kader perempuan untuk menjadi menteri," sesal Viktus, mantan jurnalis koran Pos Kupang era perdana tahun 1992. (Very)