INDONEWS.ID

  • Rabu, 23/10/2019 21:01 WIB
  • Mendagri Tito Karnavian Siap Laksanakan Arahan Jokowi Soal Kemudahan Investasi

  • Oleh :
    • Mancik
Mendagri Tito Karnavian Siap Laksanakan Arahan Jokowi Soal Kemudahan Investasi
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(Antara Foto)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam hal memberikan kemudahan berinvestasi di daerah. Kemudahan investasi dinilai penting untuk mengundang para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Menjawab arahan tersebut, kata Tito, ia terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan internal kementerian. Koordinasi penting dilakukan, selain karena baru menjabat Mendagri, juga untuk melihat perkembangan terkait kerja Kemendagri terkait aturan investasi selama ini.

Baca juga : Mendagri Minta Pj. Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024

"Ya saya paham apa yang dimaksud dengan Beliau, saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu, besok kan nanti ada paparan kan, dari eselon satu," kata Tito kepada media usai serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Terkait dengan koordinasi, jelas Tito, pihaknya aka mengajak beberapa pihak terutama kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan proses investasi. Kementerian dan lembaga tersebut diantaranya Kemenko Maritim dan Investasi dan BKPM.

Baca juga : Sambut Idulfitri 1445 Hijriah, Kemendagri Gelar Bakti Sosial dan Bazar Ramadan

"Nah saya dijelaskan setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan kepala BKPM Pak Bahlil, Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan investasi, beliau menarik investasi asing sementara untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil juga tadi saya sudah koordinasi, dengan beliau-beliau," jelasnya.

Menurut mantan Kapolri tersebut, kemudahan investasi mensyaratkan dua hal penting. Diantaranya masalah keamanan, kemudahan perizinan dan kepastian hukum.

Baca juga : Mendagri Beberkan Dukungan Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024

"Karena untuk melakukan investasi salah satu syarat utama adalah keamanan itu nomor satu, kemudahan untuk perizinan, kemudian kepastian hukum, infrastruktur, ini cukup kompleks salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama," ungkapnya.

Selain itu, ia menjelaskan, kemudahan investasi juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi antara pemerintah di Jakarta dan pemerintah di daerah.

Ia berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera dapat bekerja sama dalam melaksnaakan program pembangun nasional terutama berkaitan dengan investasi. Hal ini penting agar koordinasi dari pusat sampai ke daerah berjalan lancar.

"Sekali lagi kementerian dalam negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan," tutupnya.*

 

 

Artikel Terkait
Mendagri Minta Pj. Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024
Sambut Idulfitri 1445 Hijriah, Kemendagri Gelar Bakti Sosial dan Bazar Ramadan
Mendagri Beberkan Dukungan Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024
Artikel Terkini
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Pj Bupati Maybrat Temui Tiga Jenderal Bintang 3 di Kemenhan, Bahas Ketahanan Pangan dan Keamanan Kabupaten Maybrat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas