Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(Antara Foto)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam hal memberikan kemudahan berinvestasi di daerah. Kemudahan investasi dinilai penting untuk mengundang para investor menanamkan modalnya di Indonesia.
Menjawab arahan tersebut, kata Tito, ia terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan internal kementerian. Koordinasi penting dilakukan, selain karena baru menjabat Mendagri, juga untuk melihat perkembangan terkait kerja Kemendagri terkait aturan investasi selama ini.
"Ya saya paham apa yang dimaksud dengan Beliau, saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu, besok kan nanti ada paparan kan, dari eselon satu," kata Tito kepada media usai serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Terkait dengan koordinasi, jelas Tito, pihaknya aka mengajak beberapa pihak terutama kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan proses investasi. Kementerian dan lembaga tersebut diantaranya Kemenko Maritim dan Investasi dan BKPM.
Baca juga : Sekjen Kemendagri Minta UKPBJ Jaga Integritas serta Kehati-hatian dalam Pengadaan Barang dan Jasa
"Nah saya dijelaskan setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan kepala BKPM Pak Bahlil, Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan investasi, beliau menarik investasi asing sementara untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil juga tadi saya sudah koordinasi, dengan beliau-beliau," jelasnya.
Menurut mantan Kapolri tersebut, kemudahan investasi mensyaratkan dua hal penting. Diantaranya masalah keamanan, kemudahan perizinan dan kepastian hukum.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Tegaskan Komitmen Dampingi Pemda se-Kaltim Kelola Keuangan secara Transparan dan Akuntabel
"Karena untuk melakukan investasi salah satu syarat utama adalah keamanan itu nomor satu, kemudahan untuk perizinan, kemudian kepastian hukum, infrastruktur, ini cukup kompleks salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama," ungkapnya.
Selain itu, ia menjelaskan, kemudahan investasi juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi antara pemerintah di Jakarta dan pemerintah di daerah.
Ia berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera dapat bekerja sama dalam melaksnaakan program pembangun nasional terutama berkaitan dengan investasi. Hal ini penting agar koordinasi dari pusat sampai ke daerah berjalan lancar.
"Sekali lagi kementerian dalam negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan," tutupnya.*