Jakarta, INDONEWS.ID -- Menyikapi rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai GOLKAR di Jakarta pada tanggal 3- 6 Desember 2019 yang tahapan dan proses persiapan pelaksanaannya mengalami banyak anomali atau keanehan yang melenceng dari substansi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, hari ini Tim Pemenangan Calon Ketua Umum Bambang Soesatyo menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).
Konferensi pers ini dihadiri oleh Koordinator Tim Penggalangan Opini Bamsoet, Cyrillus Kerong, Jubir Bamsoet dan Wasekjen DPP Partai Golkar, Viktus Murin, Mahadi Nasution, Fransiskus Roi Lewar, Sultan dan Edi Lanitaman.
Viktus Murin saat membacakan pernyataan pers mengatakan, merujuk pada peran strategis partai politik sebagai pilar demokrasi, Partai Golkar sebagai partai moderen tertua di Indonesia, yang kini telah berusia 55 tahun, tetap konsisten menjadi pionir atau pelopor dalam memperkokoh tatanan dan budaya demokrasi nasional.
“Mengingat pengalaman panjang Partai Golkar dalam mendinamisir praksis demokrasi di Indonesia, maka pada setiap era kepemimpinan Partai Golkar, seorang ketua umum selalu dituntut untuk menjaga dan mengawal Partai Golkar sebagai partai demokratis dengan bertumpu pada kekuatan kolektif-kolegial, dan bukan pada oligarki kekuasaan kelompok kepentingan di dalam partai,” ujar Viktus Murin.
Mencermati secara seksama perkembangan Partai Golkar menjelang Munas 3 s.d 6 Desember 2019, Viktus Murin mengatakan bahwa pihaknya menyaksikan dan merasakan adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Airlangga Hartarto, yang bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan atau calon tunggal.
Hal ini tampak jelas dalam ‘skenario’ pemandangan umum DPD I, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 November 2019.
“Indikasi rekayasa dukungan DPD I kepada Sdr. Airlangga Hartarto pun terbukti setelah Rapimnas usai, yakni munculnya reaksi penolakan dari DPD-DPD II (kabupaten/kota) terhadap klaim dukungan ketua DPD I (provinsi) dalam forum Rapimnas,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini ada muncul empat nama bakal calon ketua umum yakni incumbent Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisyam, dan Indra Bambang Utoyo. “Oleh karena itu, kami menolak tegas setiap upaya memunculkan mekanisme aklamasi dan atau calon tunggal ketua umum dalam Munas Partai Golkar!,” ujar mantan Sekjen GMNI itu.
Karena itu, kata Viktus, pihaknya mengimbau Airlangga Hartarto beserta para loyalis dan pendukungnya agar menjaga suasana kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Munas, dengan menghentikan penggiringan opini mengenai musyawarah-mufakat yang dianggap identik dengan aklamasi atau calon tunggal, untuk mencegah kemungkinan perpecahan yang akut di tubuh Partai Golkar.
“Menindaklanjuti ajakan dari Presiden/Kepala Negara Bapak Joko Widodo bahwa Partai Golkar hendaknya menghindari kegaduhan politik, maka kami mengingatkan Sdr. Airlangga Hartarto, loyalis, dan para pendukungnya agar berhenti melakukan ‘kegenitan-kegenitan politik yang tidak perlu’, misalnya dengan membuat tafsir secara sepihak atas ketentuan AD/ART Partai Golkar, hanya demi terpilih kembali sebagai ketua umum pada Munas 2019. Kami sungguh mengapresiasi sikap bijak dari Presiden Jokowi yang telah memastikan bahwa tidak akan mencampuri urusan persaingan politik di antara calon-calon ketua umum Partai Golkar pada Munas 2019,” ujarnya.
Pihak Bamsoet, katanya, menangkap adanya indikasi tidak sehat dan cenderung licik dalam proses pembentukan Panitia Munas 2019, di mana para Pengurus DPP (Pengurus Harian dan Pengurus Pleno) yang dicurigai atau diidentikasi sebagai pendukung Bamsoet, dicoret dari kepanitiaan Munas. Indikasinya, pada tanggal 16 November telah beredar surat dari DPP Partai Golkar (Und-547/GOLKAR/XI/2019) tertanggal 15 November 2019 klasifikasi biasa, perihal Undangan Rapat Pleno Panitia Penyelenggara Munas Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Korbid PP Wilayah Timur Melchias Markus Mekeng dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus. Dalam undangan tersebut, rapat sedianya dilaksanakan pada Senin 18 November 2019 di Aula Kantor DPP Partai Golkar. Tetapi, pada tanggal 17 November muncul lagi informasi melalui WhatsApp dari Romly, staf DPP di Sekretariat Jenderal mengenai penundaan rapat tersebut. Intisari dari bunyi pesan WA tersebut kami kutip; “rapat tsb ditunda sd pemberitahuan lebih lanjut”.
Anehnya lagi, kata Viktus, beberapa hari kemudian, beredar SK DPP Nomor KEP-395/DPP/XI/2019 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus, di mana nama-nama Pengurus DPP yang merupakan pendukung Bamsoet telah hilang dari SK, dan kemudian tidak lagi diundang mengikuti rapat panitia yang digelar pada Sabtu 23 November 2019. Lebih aneh dan konyol, dalam komposisi kepengurusan panitia Munas tersebut, tertera pula nama-nama oknum non-Golkar yang sebelumnya diketahui bukan pengurus atau anggota Partai Golkar, dan bahkan yang sudah pindah atau migrasi ke partai politik lain.
Karena itu, pihak Bamsoet mengingatkan Airlangga Hartarto, para loyalis dan pendukungnya yang saat ini telah mendominasi susunan panitia Munas agar menjalankan tahapan sesuai perintah Bab XIV, Pasal 50, mengenai Pemilihan Pimpinan Partai, yang berbunyi sebagai berikut: (1). Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah; (2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan, dan Pemilihan; (3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur; (4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilaksanakan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur; (5) Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
Menggarisbawahi bunyi ayat 2 tersebut, kata Viktus, sampai hari ini, tahapan proses pemilihan yang diawali dengan tahapan penjaringan justru belum berlangsung sama sekali. Padahal jadual Munas (3 sd 6 Desember 2019) sudah sangat dekat atau mepet waktunya. Seharusnya tahapan penjaringan calon-calon ketua umum sudah mulai dilakukan!
Maka mencermati perkembangan suasana persiapan Munas 2019 yang semakin tidak kondusif akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART maka pihak Bamsoet, kata Viktus, mengajak seluruh DPD Partai Golkar (DPD I dan DPD II) di Indonesia, dan seluruh stakeholders Partai Golkar untuk berinisiatif sekaligus proaktif untuk melakukan penyelamatan tata kelola partai agar Partai Golkar tidak semakin terpuruk.
“Apabila berbagai bentuk pelanggaran AD/ART serta ketentuan peraturan organisasi dan konvensi dalam hal tata kelola partai tetap dilakukan oleh rezim Airlangga Hartarto, maka kami pastikan bahwa pengurus DPP Partai Golkar yang berada di barisan pendukung Bamsoet siap melaksanakan /menggelar Munas yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar,” pungkasnya. (Very)