Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur dengan urusan Tiongkok terkait dugaan kekerasan terhadap muslim Uighur.
Disampaikan Moeldoko, bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi kebijakan negara lain, termasuk Tiongkok.
"Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Tiongkok mengatur dalam negeri," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/12/2019).
Sebelumnya, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian sempat menemui Moeldoko. Xiao Qian menjelaskan duduk perkara dugaan kekerasan kepada muslim Uighur.
Dalam kesempatan tersebut, Xiao Qian menyampaikan pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur tidaklah benar. Duta besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur kondisinya aman.
"Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain, ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” kata Xiao Qian, Selasa, (17/12/2019) lalu.
Sementara itu, masih terkait dengan kasus yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Indonesia akan objektif terkait permasalahan muslim Uighur di Tiongkok. Indonesia akan melancarkan diplomasi lunak ke pemerintah Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengambil sejumlah langkah terkait permasalahan muslim Uighur. Indonesia, kata dia, siap menjadi penengah dan mencari jalan keluar terbaik untuk permasalahan tersebut.
"Kita harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoalan itu. Dan untuk itulah nanti Ibu Menlu melalui dimpolasi lunaknya, bebas aktifnya itu akan melakukan langkah-langkah yang baik untuk kebaikan umat manusia," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, (19/12/2019) lalu. (rnl)