INDONEWS.ID

  • Senin, 23/12/2019 18:30 WIB
  • Kasus Muslim Uighur, Moeldoko: Pemerintah Tidak Bisa Intervensi Tiongkok

  • Oleh :
    • Ronald
Kasus Muslim Uighur, Moeldoko: Pemerintah Tidak Bisa Intervensi Tiongkok
MDK Sukabumi mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Jokowi-Moeldoko pada Pilpres 2019. (foto: detik)

Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur dengan urusan Tiongkok terkait dugaan kekerasan terhadap muslim Uighur. 

Disampaikan Moeldoko, bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi kebijakan negara lain, termasuk Tiongkok.

Baca juga : Jaksa Tuntut Rizieq 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Kerumunan Petamburan

"Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara Tiongkok mengatur dalam negeri," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/12/2019).

Sebelumnya, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian sempat menemui Moeldoko. Xiao Qian menjelaskan duduk perkara dugaan kekerasan kepada muslim Uighur. 

Baca juga : Azis Syamsuddin Diperiksa Terkait Penyidik Stepanus

Dalam kesempatan tersebut, Xiao Qian menyampaikan pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur tidaklah benar. Duta besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur kondisinya aman.
 
"Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain, ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” kata Xiao Qian, Selasa, (17/12/2019) lalu.
 
Sementara itu, masih terkait dengan kasus yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Indonesia akan objektif terkait permasalahan muslim Uighur di Tiongkok. Indonesia akan melancarkan diplomasi lunak ke pemerintah Tiongkok.
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengambil sejumlah langkah terkait permasalahan muslim Uighur. Indonesia, kata dia, siap menjadi penengah dan mencari jalan keluar terbaik untuk permasalahan tersebut.
 
"Kita harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoalan itu. Dan untuk itulah nanti Ibu Menlu melalui dimpolasi lunaknya, bebas aktifnya itu akan melakukan langkah-langkah yang baik untuk kebaikan umat manusia," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, (19/12/2019) lalu. (rnl)

 

Baca juga : Pembangunan Tidak Berkesinambungan, Banyak Pihak Dukung Pentingnya Haluan Negara
Artikel Terkait
Jaksa Tuntut Rizieq 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Kerumunan Petamburan
Azis Syamsuddin Diperiksa Terkait Penyidik Stepanus
Pembangunan Tidak Berkesinambungan, Banyak Pihak Dukung Pentingnya Haluan Negara
Artikel Terkini
Jaksa Tuntut Rizieq 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Kerumunan Petamburan
Azis Syamsuddin Diperiksa Terkait Penyidik Stepanus
Pembangunan Tidak Berkesinambungan, Banyak Pihak Dukung Pentingnya Haluan Negara
TNI AL Laksanakan Swab Antigen Pasca Libur Idul Fitri
Menkeu Naikkan PPN, Rizal Ramli: Cara-cara Panik dan Tidak Kreatif
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas