INDONEWS.ID

  • Sabtu, 04/01/2020 23:21 WIB
  • Klaim di Natuna Utara, China Sedang Menguji Menteri Baru Kabinet Jokowi

  • Oleh :
    • very
Klaim di Natuna Utara, China Sedang Menguji Menteri Baru Kabinet Jokowi
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para menteri baru di kabinet Presiden Joko Widodo terkait klaim China di laut tersebut.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (4/1).

Baca juga : Pj Gubernur Agus Fatoni Harapkan Pelaksanaan PSN di Sumsel Berjalan Dengan Lancar

“Satu hal yang perlu dipahami klaim China di Natuna Utara tidak akan pernah pupus sampai akhir zaman. Selama sembilan garis putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim maka China akan selalu mempertahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara,” ujarnya.

Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China, menurut Hikmahanto, bisa jadi ditujukan untuk menguji wajah baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet.

Baca juga : Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Syariah Festival Sriwijaya 2024 BI Perwakilan Sumsel

Menurutnya, hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat.

Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara.

Baca juga : Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan

Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet, mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP sampai ke Kepala Bakamla yang baru.

“Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara,” katanya.

Untuk menunjukkan komitmen ini, menurut Hikmahanto, ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut.

Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. “Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar,” ujarnya.

Ketegasan ini, kata Hikmahanto, tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia.

“Banyak pengalaman negara lain yang memiliki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
Pj Gubernur Agus Fatoni Harapkan Pelaksanaan PSN di Sumsel Berjalan Dengan Lancar
Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Syariah Festival Sriwijaya 2024 BI Perwakilan Sumsel
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Artikel Terkini
The Hermansyah Family Gelar Buka Puasa Bersama Karyawan di Pertengahan Bulan Ramadan
Pj Gubernur Agus Fatoni Harapkan Pelaksanaan PSN di Sumsel Berjalan Dengan Lancar
Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Syariah Festival Sriwijaya 2024 BI Perwakilan Sumsel
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas