INDONEWS.ID

  • Sabtu, 04/01/2020 23:21 WIB
  • Klaim di Natuna Utara, China Sedang Menguji Menteri Baru Kabinet Jokowi

  • Oleh :
    • very
Klaim di Natuna Utara, China Sedang Menguji Menteri Baru Kabinet Jokowi
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para menteri baru di kabinet Presiden Joko Widodo terkait klaim China di laut tersebut.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (4/1).

Baca juga : Jubir: Pemerintah Periksa 14.354 Spesimen Terkait COVID-19

“Satu hal yang perlu dipahami klaim China di Natuna Utara tidak akan pernah pupus sampai akhir zaman. Selama sembilan garis putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim maka China akan selalu mempertahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara,” ujarnya.

Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China, menurut Hikmahanto, bisa jadi ditujukan untuk menguji wajah baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet.

Baca juga : Sebanyak 204 Orang Sembuh dan 2.738 Positif COVID-19 di Indonesia

Menurutnya, hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat.

Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara.

Baca juga : Rizal Ramli Bilang yang Serang Dirinya Jangan Pengecut, Ini Cuitan Denny Siregar

Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet, mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP sampai ke Kepala Bakamla yang baru.

“Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara,” katanya.

Untuk menunjukkan komitmen ini, menurut Hikmahanto, ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut.

Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. “Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar,” ujarnya.

Ketegasan ini, kata Hikmahanto, tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia.

“Banyak pengalaman negara lain yang memiliki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait
Jubir: Pemerintah Periksa 14.354 Spesimen Terkait COVID-19
Sebanyak 204 Orang Sembuh dan 2.738 Positif COVID-19 di Indonesia
Rizal Ramli Bilang yang Serang Dirinya Jangan Pengecut, Ini Cuitan Denny Siregar
Artikel Terkini
Jubir: Pemerintah Periksa 14.354 Spesimen Terkait COVID-19
Sebanyak 204 Orang Sembuh dan 2.738 Positif COVID-19 di Indonesia
Rizal Ramli Bilang yang Serang Dirinya Jangan Pengecut, Ini Cuitan Denny Siregar
Covid-19, Puskesmas Ikut Menyediakan Layanan Pemeriksaan
Argumentasi Kemanusiaan Bukan "Senjata Sapu Jagad" untuk Bebaskan Para Pelaku Korupsi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas