Jakarta, INDONEWS.ID - Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meruncing setelah pemimpin militer Iran, Jenderal Qasem Soleimani, dibunuh tentara AS. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khameini bersumpah `membalas dendam`, yang berujung pada pengeboman pangkalan militer AS di Irak.
Konflik Iran-AS yang rumit sudah berjalan selama 70 tahun, yakni sejak 1950, yang dipicu oleh perebutan hak pengelolaan tambang minyak bumi. Perdana Menteri Iran pada waktu itu, Mohammad Mossadeq, berniat menasionalisasi tambang minyak bumi, yang sebagian besar dikuasai perusahaan Inggris.
Guna mencegah hal tersebut, intelijen Inggris dan AS berniat melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Mossadeq. AS mendukung Mohammad Reza Shah sebagai pemimpin baru, menggantikan Mossadeq.
Rakyat yang tidak puas dengan rezim baru, memunculkan rival politik anyar, Ayatollah Khomeini. Gerakan yang dipimpin Khomeini dianggap sebagai pemberontakan dan sang ayatollah diasingkan.
Pada 1979, setelah Ayatollah Khomeini kembali ke Iran, revolusi pun pecah dan rezim Reza Shah digulingkan. Iran berubah jadi Negara Islam dan Reza Shah diasingkan.
Namun Reza memilih pergi ke AS dengan dalih menjalani pengobatan, keputusan yang semakin membuat rakyat Iran murka.
Sentimen anti-AS pun semakin mengemuka. Perang sipil yang terjadi antara Irak dan Iran pada 1980 semakin memperkeruh suasana, karena AS memberikan dukungan militer pada Irak.
Pada 1981 terjadi konflik penyanderaan di mana mahasiswa pro-Khomeini menyerbu Kedutaan AS di Teheran dan menyandera 52 warga AS selama 444 hari.
Kemudian pada 1988, AS menembak jatuh pesawat penumpang milik maskapai nasional Iran dan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan. AS tidak pernah meminta maaf atas insiden tersebut.
Pemerintah AS di bawah kepemimpinan George Bush bahkan menyebut Iran sebagai `poros kejahatan` bersama Irak dan Korea Utara.
Sejak saat itu, AS fokus pada program nuklir Iran yang memicu sanksi internasional.
Pada 2015, AS-Iran menandatangani kesepakatan nuklir. Iran setuju mengurangi aktivitas pengembangan nuklir sebagai ganti pengangkatan sanksi ekonomi. Namun, pada 2018, AS mundur dari kesepakatan tersebut dan kembali memberlakukan sanksi.
Di 2019, AS menyebut Pengawal Revolusi Iran sebagai kelompok teroris dan menyebut Jenderal Soleimani sebagai tokoh di balik penyerangan terhadap kedutaan AS. Hal itu menjadi landasan serbuan AS ke bandara Baghdad yang menewaskan Soleimani.