Jakarta,INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tito Karnavian,menyampaikan tentang pentingnya legitimasi masyarakat dalam Mendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2020 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/01/2020).
Tito menjelaskan, pelaksanaan Pilkada pada bulan September mendatang perlu ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, perlu dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan seluruh tahapan Pilkada tersebut.
“Iya ini kan ada Rapim TNI dan Polri, saya diminta hadir oleh Bapak Panglima dan Bapak Kapolri memberikan masukan, saya sudah sampaikan bahwa Pilkada Tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 23 September 2020 nanti ada 270 daerah," kata Tito.
Lebih lanjut ia mengatakan, keberhasilan Pilkada itu ini sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah penyelenggara Pemilu harus netral dan mampu merencanakan kegiatan dari setiap tahapan Pilkada dengan baik, (KPU, Bawaslu, dan DKPP).
Mendagri juga menekankan kepada semua pihak untuk senantiasa bersama-sama mengawal dan menjaga legitimasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Pemerintah mendukung, terutama Kemendagri, melalui berbagai program dan tahapan mulai dari meyakinkan anggaran yang tertuang dalam NPHD cukup, selain itu dari para peserta baik partai politik pengusung maupun pasangan calon, saya minta untuk berkompetisi lah secara sehat, gunakan cara-cara yang sehat, siap menang siap juga untuk kalah, karena tidak mungkin semuanya menang, pasti ada yang menang dan ada yang kalah, harus siap mental untuk itu, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan, karena akan hal tersebut bisa berpotensi pada konflik dampaknya dapat mengurangi kualitas legitimasi mereka yg menang dimata publik.
Mendagri Tito Karnavian juga sampai saat ini menilai dari 9 Provinsi yang melaksanakan Pilgub masih aman dan harapannya ke depan tetap terjaga keamanan dan kondusivitas di semua daerah yang melaksanakan Pilkada.
"Saya melihat 9 daerah yang Pilgub itu rata-rata daerah selama ini kita anggap petanya aman, Nah yang perlu dijaga juga di daerah papua, terutama daerah papua tengah karena ada kelompok bersenjata yang ada di situ, selain itu di beberapa daerah adanya sistem Noken tidak menggunakan sstem "one man one Vote" keterwakilan, nah ini yang perlu dijaga," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perhelatan Pilkada sangat diperlukan kerjasama semua komponen mulai dari jajaran Pemerintah Pusat dan daerah, KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk teman-teman media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ormas untuk mendinginkan suasana.*