INDONEWS.ID

  • Minggu, 24/05/2020 14:01 WIB
  • Tantangan Paradigma New Normal Bagi Aparatur Pemerintahan

  • Oleh :
    • luska
Tantangan Paradigma New Normal Bagi Aparatur Pemerintahan

Oleh : DR Muhadam Labolo (Dosen Senior IPDN)

Jakarta, INDONEWS.ID - Sejak 1962, Thomas Samuel Khun mencatat periode kejatuhan sains dari waktu ke waktu. Einstein menggeser konsep fisika Newton, temuan oksigen oleh Lovoiser menumbangkan ide awal phlogiston, bahkan eksperimen Galileo mengubur mimpi Aristoteles bahwa benda jatuh dengan laju yang sepadan bobotnya. Kritik Khun dalam buku populernya _The Structure of Scientific Revolutions_ menjadi pijakan kuat tentang apa yang kita sebut paradigma, suatu pola dasar dalam pemecahan masalah. Paradigma diasumsikan sebagai pandangan dasar yang menjadi rujukan manusia pada waktu tertentu sebagai satu metode pendekatan _(normal science)._ Inilah sejarah sains yang diawali Auguste Comte tentang positivisme dan Karl Raimund Popper soal falsifikasi hingga disintesis kembali oleh Khun.

Baca juga : Ketidaknetralan Birokrasi

Keadaan normal pada waktu tertentu dapat mengalami gejala anomali, satu kondisi dimana paradigma yang selama ini diyakini sebagai metode pemecahan masalah tak cukup _compatible_ menyelesaikan problem yang dihadapi. Dalam batasan lain, anomali adalah suatu kondisi dimana manusia berada dalam keraguan antara ketidak-relaan melepas budaya lama ketika berhadapan dengan budaya baru yang suka atau tidak mesti diterima (Hamdi, 2002). Andai sains-budaya  meninggalkan artefak busana yang dirajut sesuai keyakinan sepuluh tahun lalu, kini sesak di perut karena perkembangan nutrisi dan karbohidrat. Ketika kita membuang dan meninggalkan busana tadi, artinya kita sedang memasuki satu fase telanjang yang disebut krisis. Kekosongan pegangan tentang apa yang akan menjadi dasar atau metode dalam menyelesaikan setiap persoalan. Terhadap sifatnya, krisis dapat berlangsung baik secara evolutif maupun revolutif. Khun menegaskan bahwa revolusi itulah yang membawa kita kearah posisi normal kembali _(new normal)_ atau paradigma baru. 

Sebagai _theoritical frame work,_ pemikiran Khun tampaknya dapat dipakai dalam merefleksikan kondisi saat ini, setidaknya revolusi 4.0 yang ditandai _internet things_ dan kecerdasan buatan _(artificial intellegence)_ membawa manusia pada perubahan hidup baru _(new normal)_ sebagaimana konsep paradigma pasca pandemik. Sifat anomali yang kita rasakan dewasa ini ditunjukkan oleh kegagalan sains dalam merespon covid 19. Sejauh ini belum ada tablet antivirus penangkal covid 19 kecuali bertahan dengan cara mengisolasi diri semampu kita. Kini, dalam kepasrahan itu manusia perlahan menaikkan bendera putih sebagai ekspresi untuk tidak menyatakan kalah, menyerah, atau bahkan frustasi #terserah, kecuali mengubah cara pandang terhadap covid 19, berdamai seraya menguji imunitas kolektif lewat seleksi alam _(herd imunity)._

Baca juga : Otonomi Baru Jakarta

Krisis pasca pandemik akan mendorong revolusi pada berbagai sektor khususnya kesehatan manusia _(medical chek up)._ Teknologi informasi akan menggantikan fungsi dokter dalam mengidentifikasi panas tubuh hingga sistem jaringan vital manusia sebelum berinteraksi dengan komunitas lain. Mekanisme tukar dalam ekonomi akan berubah menjadi transaksi tanpa uang hingga ke penjual sayur di depan rumah. Kecuali itu, produksi, distribusi dan konsumsi akan benar-benar terukur sesuai kebutuhan saja. Ruang domestik akan menjadi kantor, pusat hiburan, sekaligus rumah ibadah. Eksesnya, semua fasilitas publik, pekerja seni & olah raga, termasuk guru dan dosen yang mengandalkan kerumunan akan  menyepi- _virtual_ dirumah.

Secara khusus, tentu saja sektor publik akan semakin adaptif dalam memaksimalkan fungsi pelayanan, regulasi, pembangunan dan pemberdayaan. Pada konteks itu eksistensi pemerintahan akan cenderung dipersoalkan, misalnya saja seberapa perlu rantai organisasi pemerintahan dibentuk, berapa banyak personifikasi pemerintah kita butuhkan, dalam fungsi dan tugas seperti apa peran pemerintah dihadirkan ditengah peran subkultur ekonomi dan sosial yang lebih dominan mengambil-alih tugas-tugas pemerintahan. Dengan konsekuensi itu maka desain aparatur pemerintah pasca revolusi menuju _new normal_ sekurang-kurangnya memiliki kemampuan berselancar diatas gelombang digital, globalisasi, dan teknologi informasi disamping kemampuan linguistik yang mencitrakan kesantunan, etika, dan keluhuran budi. Tanpa itu, kita hanya akan memproduk aparatur robot, hampa kemanusiaan, miskin budi, bahkan fakir etika. Inilah sentuhan akhir yang diingatkan Jack Ma sebelum kita memasuki era _new normal_ yang penuh ketidakpastian dan spekulasi.

Baca juga : Dilema Kemitraan Dewan Lokal
Artikel Terkait
Ketidaknetralan Birokrasi
Otonomi Baru Jakarta
Dilema Kemitraan Dewan Lokal
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas