INDONEWS.ID

  • Senin, 08/06/2020 21:30 WIB
  • Sebut "Pengacau" dalam Isu Kudeta, Boni Hargens Gunakan Pola Mirip Orde Baru

  • Oleh :
    • very
Sebut "Pengacau" dalam Isu Kudeta, Boni Hargens Gunakan Pola Mirip Orde Baru
Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini. Dia menyebutkan kelompok tersebut dengan “laskar pengacau negara” dan “pemburu rente”.

Menyikapi isu yang dilotarkan Boni tersebut, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan ada tiga kekeliruan dalam analisis Boni Hargens tersebut.

Baca juga : Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Laksanakan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Jawa Timur

"Analisa Boni Hargens keliru banget," ujar Ubedilah Badrun seperti dikutip RMOL. Id, Minggu (7/6).

Ubedilah mengatakan, tiga kekeliruan analisis Boni di antaranya, dia dinilai tidak bisa membedakan antara kritik dengan pengacau. "Kritik itu basisnya data, pengacau itu basisnya emosi. Jika pengritik menggunakan data mestinya Boni Hargens bantah dengan data bukan memberi label `pengacau`," katanya.

Karena itu, menurut Ubedilah, Boni hendak menggunakan pola yang mirip dengan pola yang digunakan oleh rezim Orde Baru. "Diksi `pengacau` itu juga mirip-mirip pola rezim orde baru yang senang memberi label kepada kelompok kritis, misalnya dengan label OTB (Organisaai Tanpa Bentuk), kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri, gerakan pengacau keamanan, dan lain-lain," ujar Ubedilah.

Baca juga : Terima Barang Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR

Kekeliruan yang kedua, kata Ubedilah, yaitu Boni dinilai berbicara tanpa menyebutkan data terkait isu kudeta.

Ubedilai menilai, Boni secara terbuka menyebut ada bandar di balik gerakan kelompok pengacau, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas.

Baca juga : Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang

Tetapi Boni tidak berani menyebutkan satupun bandar yang dimaksud. "Jadi Boni Hargens dalam konteks yang kedua juga tidak hati-hati. Saya khawatir ia terjebak dalam halusinasi konstruksi berfikir. Jika ia benar coba tunjukan siapa-siapa bandar yang dimaksud?" terangnya.

Ketiga, lanjut Ubedilah, Direktur LPI itu dinilai keliru menasihati seorang tokoh agama dan ulama seperti Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.

"Boni Hargens juga keliru menasehati tokoh agama dan ulama sekelas Din Syamsudin dengan nasehat harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik. Nasehat itu sepatutnya untuk Boni Hargen," pungkas Ubedilah.

Sebelumnya, Fadli Zon juga menanggapi santai pernyataan Boni Hargens yang mengatakan ada pihak yang secara diam-diam ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Boni sedang mencari nomor punggung. Untuk itu, ia menyarankan, alangkah baiknya jika Boni terlebih dahulu mencuci muka.

“Mungkin Bro Boni Hargens sedang cari nomor punggung ya? Sebaiknya cuci muka dulu,” kata mantan Wakil Ketua DPR itu melalui akun twitternya @fadlizon, seperti dikutip Indonews.id, di Jakarta, Jumat (5/6/2020) .

Sebelumya, Boni Hargens mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang.

Menurut Boni, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, di antaranya isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga AS berkulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

“Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemic Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi Negara,” kata Boni dalam keterangan persnya, Kamis (4/6).

Boni menegaskan apa pun isu yang mereka gunakan, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini.

Boni menilai kelompok ini tidak bisa disebut sebagai “barisan sakit hati” semata karena ini bukan lagi dendam politik semata. Mereka adalah “laskar pengacau negara” dan “pemburu rente”.

Boni menyebut mereka berasal dari gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara Syariah, dan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang.

Karena itu, Boni Hargens lebih suka menyebut mereka sebagai “laskar pengacau negara” ketimbang “barisan sakit hati”. Mereka pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis.

Boni mengatakan mereka juga disebut pengacau karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga adalah “pemburu rente” karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial.

“Ada Bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” ujar Boni.

Selain menyebut tokoh seperti Din Syamsuddin, Boni juga menyayangkan Refli Harun yang disebutnya begitu galak setelah tidak menjadi komisaris.

“Saya juga heran dengan Bung Refly Harun. Kenapa menjadi begitu galak setelah tidak menjadi komisaris? Kan jadinya ada kesan tidak baik seolah-olah ada vested interest di balik kritisisme beliau terhadap pemerintah,” katanya.

“Banyak cara kok untuk memberi masukan pada pemerintah, tanpa harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara,” pungkas Boni. (**)

 

Artikel Terkait
Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Laksanakan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Jawa Timur
Terima Barang Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah Kecam Pelarangan Ibadah di Tangerang
Artikel Terkini
Tiga Penyuluh Agama Islam Tanahdatar Mewakili Provinsi Sumatera Barat ke Tingkat Nasional
Bertemu Menpan-RB, Pj Gubernur Sumut Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Laksanakan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Jawa Timur
Wakil Kanselir Jerman: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara
Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot: Pemda Maybrat Cari Solusi Atasi Semua Hak ASN
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas