Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan tambahan dana sebesar Rp1,36 triliun dari APBN untuk kebutuhan Pilkada Serentak 2020.
"Anggaran secara akumulatif untuk KPUD, Bawaslu, dan pengalaman di 204 kabupaten/kota mencapai Rp1,02 triliun. Sementara itu, anggaran di pusat Rp399 miliar sehingga totalnya Rp1,36 triliun," katanya dalam rapat virtual dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).
Mantan Kapolri tersebut mengatakan jumlah tersebut belum mencakup 66 kabupaten/kota yang direncanakan mengikuti agenda Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, jumlah anggaran untuk 66 kabupaten/kota masih dihitung oleh KPUD dan Bawaslu di masing-masing wilayah.
Menurut dia, total ada 65 daerah, yang membutuhkan tambahan dukungan dari APBN.
"Ada 42 pemerintah daerah yang memerlukan dukungan, baik dari APBN maupun APBD. Ada 21 daerah yang tidak memerlukan tambahan dari APBN tapi memerlukan dukungan dari APBD. Mereka sanggup dari APBD," ungkap Tito.
Tito mengungkapkan perhitungan anggaran mengacu pada indeks kluster kapasitas fiskal daerah, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
"Kami menghitung dukungan dari APBN Rp1,411 triliun. yang tersedia dalam d daerah-daerah yang sudah di-trace Rp9,2 triliun," jelasnya.
Tito mengatakan penambahan anggaran tersebut sudah termasuk untuk keperluan penerapan protokol Covid-19, yaitu alat perlengkapan diri (APD), misalnya masker, face shield, jubah atau hazmat untuk penyelenggara dan petugas di lapangan.
Diketahui, tahapan pemilihan lanjutan serentak 2020 akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Pemungutan suara Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020, jadwal ini bergeser dari 23 September karena tahapan pemilihan ditunda akibat pandemi Covid-19. (rnl)