INDONEWS.ID

  • Rabu, 22/07/2020 07:45 WIB
  • Transformasi Ekonomi Indonesia

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Transformasi Ekonomi Indonesia
Anggota Komite Ekonomi Nasional 2010-2014, Sejak 20 Juli 2020 Sekretaris Eksekutif I Komite Transformasi Ekonomi Nasional Raden Pardede, dan Menteri Perdagangan Kabinet Dwikora 1964-1966, Dubes RI di Thailand 1967-1969 Mayor Jenderal Achmad Jusuf. (Foto: College)

Oleh: Christianto Wibisono, penulis buku Kencan Dinasti

Hari Senin 20 Juli, Presiden menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Baca juga : Catatan Atas Sahabat Christianto Wibisono

Komite diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan anggota 3 Menko, Menkeu, Mendagri dan Menkes dengan Ketua Pelaksana Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick didampingi oleh Satgas Perekonomian yang diketuai oleh Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin serta Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai Doni Monardo. 

Baca juga : Drama Karma Politik: Regenerasi Pasca Covid-19

Ditunjuk 2 Sekretaris Eksekutif I yaitu Raden Pardede (Program) dan Sekretaris Eksekutif II (Admin) ex officio Sesmenko Perekonomian. 

Raden Pardede adalah mantan anggota Komite Ekonomi Nasional era Presiden SBY, dengan demikian menjadi satu-satunya nama individual yang diangkat atas pertimbangan kompetensi profesional untuk melaksanakan arahan 8 menteri. 

Baca juga : Kingmaker Estafet Presiden RI 7 - 8

Kita mendoakan dan mengharapkan Raden Pardede akan memiliki stamina, ausdauer dan kinerja prima serta tidak mengalami fatique seperti yang terjadi dengan Yudi Latief yang mundur dari jabatan Kepala dari  lembaga dengan 8 Dewan Pengarah senior sehingga kikuk merasa tidak bisa berkinerja  optimal.

Belajar dari sejarah masa lalu, kita teringat Menteri Perdagangan Adam Malik yang menjabat sejak 13 November 1963 – 27 Agustus 1964 akan naik pangkat jadi Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin (PET). Tapi jabatan itu hanya “kamuflase” untuk memberi status menteri anggota kabinet kepada Adam yang termasuk tokoh Partai Murba yang dibubarkan waktu itu karena dianggap subversif terhadap pemerintahan waktu itu.

Jabatan Menteri Perdagangan yang sudah dikebiri, karena urusan Perdagangan Luar Negeri dipisahkan dan diserahkan kepada Menlu yang dijabat oleh Waperdam Subandrio. 

Brigjen Achmad Jusuf jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri merangkap Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri. Subandrio sendiri waktu itu merangkap jabatan Kepala BPI (Biro Pusat Intelijen) dengan kepala staf Brigjenpol Sutarto.

Di zaman akhir kabinet Bung Karno, banyak rumor, gosip kaliber, hoax yang berseliweran termasuk soal Adam Malik “ditendang ke atas” seolah naik pangkat dari menteri jadi menko, padahal tidak punya power apa apa. 

Rumor lain adalah Bung Karno frustrasi dengan ekonomi memburuk dan tidak puas dengan kinerja presidium 3 Waperdam Subandrio, Leimena, Chairul Saleh. Lalu dia melihat Brigjen Achmad Jusuf sebagai orang yang bisa deliver ekonomi maka sempat menanyakan kepada Men/Pangad Letjan A Yani, bagaimana kalau dia mengangkat Jusuf sebagai waperdam IV. 

Men/Pangad Yani terkejut dan keberatan karena Achmad Jusuf ini juniornya, masak langsung naik jadi Waperdam. Maka Achmad Jusuf hanya jadi Menteri Perdagangan menggantikan Adam Malik pada Kabinet Dwikora I pada tanggal 27 Agustus 1964 dan Bung Karno mendatangkan Jendral Mohamad Jusuf, Pangdam Hasanudin yang berhasil menumpas Kahar Muzakkar menjadi Menteri Perindustrian Ringan pada Kabinet yang sama. Achmad Jusuf tidak masuk kabinet pasca Super Semar, 28 Maret 1966 dan didubeskan ke Bangkok 1967-1969. 

Sedang Jendral M Jusuf (23 Juni 1928 – 8 Sep 2004) akan non stop sejak tanggal 27 Agustus 1964 di kabinet sebagai Menperin terlama 14 tahun sampai diangkat jadi Menhankam 1978-1983. 

Kemudian 2 periode Ketua BPK (1983-1993) mengikuti jejak Umar Wirahadikusumah yang parkir sebagai Ketua BPK 1973-1983 kemudian jadi Wapres ke-4, 1983-1988.

***

Situasi politik Indonesia sebenarnya sudah “tenang” setelah Presiden Jokowi merangkul pesaingnya menjadi Menhan. Diharapkan dengan koalisi nyaris 100% maka Presiden akan lebih firm menggebrak tuntas perang menurunkanI COR sambil melawan pandemi Covid19.

Karena itu, PDBI merasa sayang bila modal besar kepercayaan elektoral dan koalisi rekonsiliasi yang strategis itu tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Semoga Komite Transformasi ini bisa bekerja optimal dan tidak mendaur ulang kesalahan: "business as usual" masa lalu entah karena politicking atau vested interest oknum oligarki dan karakter acuh dari mental aparatur “Republik Kasubdit.”

Selamat kepada Menteri Erick Tohir ( lahir 30 Mei 1970) dan Sekretaris Eksekutif Komite, Raden Pardede (17 Mei 1960). Semoga mereka mampu memaksimalkan modal politik kepercayaan rakyat dan presiden Indonesia mengawal proses transformasi ekonomi nasional kita, agar kita tidak terjebak The Middle Income Trap. 

***

Bab penutup ini ditulis setelah PDBI memperoleh berita baik bahwa Bank Dunia menaikkan kelas Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah jadi menengah keatas US$ 4.050 sejak 1 Juli 2020. 

Artinya, Indonesia karena baru saja naik kelas dan harus assertive mencapai tujuan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada seabad Indonesia 2045. Generasi yang lahir 2020 mengharapkan elite kita era 2020 tidak menyia-nyiakan momentum sejarah einmalig, yang hanya terjadi sekali saja dan belum tentu akan terulang lagi. 

Juga semoga produksi vaksin Indonesia oleh Bio Farma mengulangi Hadiah Nobel 1929 ketika Eijkman menemukan vitamin B untuk menyembuhkan beri beri. 

Dengan bekal mawas diri, rekonsiliasi nasional dan global, serta derajat assertiveness (rasa percaya diri) yang realistis, kita optimis bahwa dengan mongoreksi kekeliruan fatal di masa lalu, kita dapat mentransformasikan Indonesia Inc menjadi negara berpendapatan tinggi (kaya) dalam satu generasi mendatang 2020-2045. 

Kita akan dapat menghindari bahaya terjebak dalam The Middle Income Trap seperti yang dialami beberapa negara lain di Amerika Selatan, sebagian Asia dan Afrika. Bahkan Argentina sempat turun kelas dari negara kaya diawal abad 20 turun ke menengah karena kegagalan kebijakan ekonomi poltiknya. 

Kriteria 2018 diubah 2020 negara miskin: < US$ 995 ke < US$ 1.035. Menengah bawah: US$ 996- US $3.895 ke US$ 1.036 - US$ 4.045. Menengah atas US$ 3.896- US$ 12.055 ke  US$ 4.046 - US$ 12.535.  Tinggi  dari 12.055 ke  US$ 12.536.

Semoga Presiden Jokowi dan Presiden ke-8 , 9, 10,  dst akan mampu memelihara kinerja Indonesia dengan ketersatupaduan Dinasti Menteng dan Glodok melewati krisis Covid 2020  dan kita benar benar diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa jadi negara berpendapatan tinggi pada seabad Indonesia 2045. Semoga Tuhan merestui kiprah Indonesia, Inc. generasi 2020-2045.*

Artikel Terkait
Catatan Atas Sahabat Christianto Wibisono
Drama Karma Politik: Regenerasi Pasca Covid-19
Kingmaker Estafet Presiden RI 7 - 8
Artikel Terkini
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas