INDONEWS.ID

  • Jum'at, 07/08/2020 10:04 WIB
  • Cerita di Balik Disingkirnya Rizal Ramli dari Kabinet Jokowi

  • Oleh :
    • very
Cerita di Balik Disingkirnya Rizal Ramli dari Kabinet Jokowi
Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya pada era Presiden Jokowi yang juga Ekonom Senior, Rizal Ramli. Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Apa alasan pencopotan Dr. Rizal Ramli dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya pada 2016 lalu? Berikut cerita dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), yang juga kawan dekat dari Rizal Ramli, Adhie M Massardi.

Adhie menuturkan, Beijing sangat terganggu dengan langkah Rizal yang menginisiasi perubahan nama perairan utara Pulau Natuna dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Baca juga : Pengamat: Rizal Ramli dan Susi Pudjiastuti Berpeluang Maju pada Pilpres 2024, Mereka Punya Program Bangun RI

Bagi Beijing, kata Adhie, perubahan nama tersebut menghilangkan klaim yurisdiksi mereka atas wilayah tersebut.

"Mereka (China) sangat terganggu. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan," tutur Adhie kepada seperti dikutip KATTA.ID, pada Rabu 5 Agustus 2020.

Baca juga : Pejabat Umbar Stimulus, Rizal Ramli: Sebagian Sibuk Lakukan "Self Stimulus"

Dari situlah, kita bisa mengetahui alasan mengapa Rizal Ramli dicopot dari Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, yaitu karena tidak disuai oleh Republik Rakyat China (RRC).

Adhie mengatakan, pemikiran besar Rizal mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia dan tidak terpancing dengan ketegangan yang kerap memanas di wilayah tersebut. Mengingat, selama puluhan tahun Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

Baca juga : Rizal Ramli Terharu, Prof Dr. Akmal Taher Mundur dari Ketua Satgas Kesehatan Penanganan Covid-19

Secara politik, Indonesia bebas memberi nama apapun karena wilayah utara Laut Natuna milik bangsa Indonesia. Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah melalui serangkaian yang dilakukan sejak Oktober 2016 yang dikoordinasikan Rizal dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya tim perunding perbatasan maritim Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan setelah muncul temuan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag Belanda mengenai perselisihan Laut China Selatan antara China dan Filipina yang menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum atau historis untuk klaim China terhadap perairan laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam itu.

"Tapi apa yang dilakukan RR (Rizal Ramli) adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi nine dash line-nya Cina. Jalan menghentikannya jangan biarkan RR (tetap) di kabinet," kata Adhie.

Setelah Rizal disingkirkan dari kabinet, kata Adhie, pandangan pejabat Kementerian Maritim dan Sumber Daya soal perairan Natuna berubah 180 derajat. Sangat membela kepentingan China.

Alasan yang dikemukakan di antaranya, WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam, dan perlunya menjadikan ZEE di laut Natuna kawasan utara sebagai zone of peace and freedom.

Selain itu dinyatakan juga bahwa RI tidak perlu mempertaruhkan segalanya di ZEE tersebut karena total potensi ikan di kawasan itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 225 juta ton per tahun.

"Pertimbangan yang disebutkan hanya terkait hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia, sama sekali tidak disebut China. Padahal China yang paling terganggu dan menyampaikan protes keras. Masalahnya juga coba dikaburkan seolah-olah potensi ekonomi di kawasan itu hanya ikan padahal sangat kaya migas,"  tutur Adhie.

 

Tolak Reklamasi Teluk Jakarta

Mantan Juru Bicara Presiden era Abdurrahman Wahid itu juga mengungkap motif pemecatan Rizal lainnya adalah terkait reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan Gubernur DKI waktu itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rizal dicopot Jokowi di tengah isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang merupakan proyek milik Agung Podomoro Land.

Rizal berpandangan reklamasi pulau G harus dibatalkan karena dikerjakan secara serampangan dan ugal-ugalan alias terjadi pelanggaran berat. Keberadaannya membahayakan lingkungan hidup, menggangu lalu lintas laut dan nelayan, selain juga karena pembangunannya dibangun di atas jaringan kabel listrik dan pipa gas bawah laut milik PLN.

Lebih dari itu ada anggapan reklamasi Teluk Jakarta termasuk bagian dari proyek raksasa One Belt One Road (OBOR) yang dicanangkan China. Pemerintah China disebut-sebut berencana menjadikan Indonesia sebagai titik awal bangkitnya Jalur Sutra abad 21 di Asia Tenggara melalui progam OBOR. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

"Di salah satu kesempatan RR bilang kita jangan mau jadi antek China. Runutannya logis. Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah juga yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet," kata Adhie.

Setelah Rizal tak lagi di kabinet, proyek reklamasi dilanjutkan. Moratorium pembangunan reklamasi di pantai utara Jakarta yang diteken Rizal dicabut oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai penggantinya.

Adhie menepis spekulasi Rizal diberhentikan karena alasan kinerja. Menurutnya tidak ada celah. Dalam waktu selama 11 bulan menjadi Menko, kinerja Rizal sangat bagus. Banyak uang negara yang diselamatkan.

Rizal misalnya menentang proyek 35.000 MW dengan alasan bisa mengganggu keuangan PLN. Belakangan terbukti akibat harus investasi di proyek itu, perusahaan setrum negara mengalami kebangkrutan. Data terbaru menyebutkan utang PLN Rp500 triliun lebih.

Kepretan Rizal kepada PT Garuda Indonesia Tbk juga terbukti. Rizal satu-satunya menteri yang menolak pembelian 30 pesawat airbus 350 dengan alasan bisa membuat Garuda bangkrut karena rute internasional Garuda tidak menguntungkan secara bisnis.

Menurut Rizal, pesawat A350 XWB hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh, sementara rata-rata tingkat isian (load factor) penumpang pada penerbangan internasional jarak jauh Garuda hanya 30% atau tidak pernah penuh.

Dan nyatanya, semester 1 2017 keuangan Garuda jeblok dan merugi hingga USD 283 juta. Garuda tidak bisa menyetor keuntungan kepada negara.

Kepretan Rizal, menurut Adhie, juga terbukti menguntungkan negara terkait perpanjangan kontrak Freeport, pembangunan kilang Blok Marsela, kontrak Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal (JICT), dan masih banyak yang lainnya.

"Saat di kabinet apa yang diperbuat RR murni untuk kebaikan bangsa dan negara. Soal kinerja tidak ada masalah. Kalau hanya karena urusan dari dalam negeri tentu Jokowi akan mempertahankan RR. Apalagi Jokowi sendiri sampai harus empat kali merayu RR agar mau membantunya di kabinet. Namun situasinya menjadi berbeda karena ada perintah ‘kaisar’ yang faktanya siapapun tidak bisa menolak apalagi menentangnya," ujar Adhie. *

 

Artikel Terkait
Pengamat: Rizal Ramli dan Susi Pudjiastuti Berpeluang Maju pada Pilpres 2024, Mereka Punya Program Bangun RI
Pejabat Umbar Stimulus, Rizal Ramli: Sebagian Sibuk Lakukan "Self Stimulus"
Rizal Ramli Terharu, Prof Dr. Akmal Taher Mundur dari Ketua Satgas Kesehatan Penanganan Covid-19
Artikel Terkini
Atasi Risiko Bencana, BNPB Minta Daerah Manfaatkan Potensi yang Ada
Pakar Bagikan Solusi Menjaga Netralitas ASN dalam Pilkada 2020
Ganja Ditolak untuk Kepentingan Kesehatan, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Sengketa Informasi Publik
Mendagri Instruksikan Penjabat Sementara Jaga Netralitas di Pilkada 2020
Kepala BNN RI Lantik dan Lepas Pejabat di Lingkungan BNN RI
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir