Jambi, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, pelaksanaan Pilkada Serntak pada 9 Desember 2020 nanti dapat dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan roda perputaran ekonomi daerah sekaligus sebagai ajang para calon kepala daerah untuk beradu gagasan tangani covid-19.
Menurut Tito, Pemda dapat melakukan inisiatif sendiri dengan memanfaatkan momentum Pilkada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pandemi Covid-19. Dengan demikian, agenda nasional tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
"Ini adalah momentum yang sangat penting bagi daerah untuk menentukan pemimpinnya, kita jadikan Pilkada ini momentum untuk bisa mengendalikan menekan penyebaran covid-19. Kalau hanya oleh pemerintah pusat saja tidak akan bisa maksimal 50% gasnya, 270 daerah ini bisa mentrigger daerah-daerah lain, 278 daerah yang tidak ada Pilkada, tetapi sebagian besar daerah yang ada pilihan Gubernurnya ya itu juga ada geliat Pilkada. Nah ini kita harapkan ada setting sendiri untuk ini,” kata Tito pada Kegiatan Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jambi Bertempat di Ballroom Swissbell Hotel Jambi, Rabu (26/08/2020) kemarin.
Mendagri juga mengakui telah meminta KPU RI untuk mensinergikan, baik topik debat para calon kepala daerah, alat peraga kampanye dan berbagai kebijakan yang selaras dengan penanganan pandemi covid-19.
"Bisa saja stickernya pasangan calon gambar pasangan calon, handsanitizer ini berguna untuk mencuci tangan membunuh virus, masker juga bisa, masker kain dengan gambar pasangan calon, nomor pasangan calon sehingga bisa untuk mengangkat elektabilitas dan popularitas pasangan calon tapi juga bermanfaat untuk pengendalian pandemi di daerah itu,” tandasnya.
Selain itu, Mendagri juga kembali mendorong agar seluruh Pemda provinsi Jambi bekerjasama untuk menuntaskan realisasi anggaran belanja daerahnya sehingga uang dapat beredar dimasyarakat untuk membantu stimulus perekonomian daerah.
"Dimana posisi jambi? 3 terbawah, 25,9%. Mohon maaf pak Gubernur mungkin dengan jajaran ini anggaran yang ada betul-betul direalisasikan agar uangnya beredar di masyarakat, kalau uangnya beredar maka akan menjadi stimulan bagi ekonomi masyarakat supaya bangkit, menghabiskan sisa 70-an% dalam waktu sekian bulan kedepan tidak gampang, oleh karena itu mohon untuk segera dipacu,” jelasnya.
Adapun data dari Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota Jambi relatif baik, yakni : 49,09% hampir 50%; kabupaten Tebo tertinggi 58,68%, kota Sungai Penuh, kabupaten Sarulangun, kota Jambi, kabupaten Tanjung Jabung Barat, kabupaten Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur 47,56%; kabupaten Merangin 46,91%; kabupaten Batanghari, kabupaten Kerinci dan paling rendah kabupaten Bungo 38,8%.
"Ini tolong yang Bungo, Kerinci, Batanghari merangin tolong didorong lagi supaya relasasi pendapatanya dipacu. Nah belanjanya, rata-rata Nasional 47%, rata-rata untuk tingkat belanjanya, kabupaten/kota se-Jambi dirataratakan 35,81%, relatif rendah, hampir dibawah rata-rata Nasional meskipun kita Jambi ini lumayan 46,36%,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri sekali lagi mengajak masyarakat untuk berpikiran terbuka, bahwa gagasan diadakannya Pilkada Serentak tahun 2020 bukanlah bagian yang terpisahkan dari penanganan covid-19.
"Saya memanfaatkan kehadiran ini juga untuk mengulas sedikit penganan covid di Jambi berdasarkan data-data yang kami miliki dan disamping itu saya juga ingin menyamakan persepsi bahwa pilkada ini bukan menjadi bagian yang terpisahkan dari penanganan covid-19. Jadi, mohon kita tidak berpikir bahwa Pilkada ini agenda pemerintahan politik yang memang harus kita lakukan dan kemudian penganan covid-19 penerapan protokol-protokol hanya dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi cluster penularan baru karena adanya potensi keramaian pada saat Pilkada Serentak,” tegasnya.*