Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesia tidak pernah mengalamai situasi seperti sekarang ini, dimana komunikasi kacau balau. Bahkan, di antara mereka yang satu kubu pun, bisa bertabrakan. Negara dan masyarakat meilih jalan sendiri-sendiri tanpa format civil society yang merupakan kontender terhadap negara.
Hal itu dikatakan Pakar Politik dan Ketua Dewan Pembina DPP MIPI, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid MA dalam seminar online yang digelar MIPI Komisariat Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) bertema "Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia di Era Pandemi Covid 19 dalam berbagai Perspektif" pada Rabu, 26 Agustus 2020.
"Kita tidak menemukan semacam kristalisasi dalam kepemimpinan di tingkat masyarakat. Civil society tidak jelas. Bahkan saya meragukan masih adakah civil socity yang merupakan kontender terhadap negara. Negara jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri. Tapi tidak dalam format civil society yang bisa mengoreksi negara secara efektif," kata Rasyid.
Menurut Meneg PAN 2000-2001 ini, kondisi ini adalah akibat dari faktor komuniakasi yang tidak dimanage secara baik dan efektif. Komunikasi para pejabat di semua tingkat kacau balau karena adanya kepentingan sehingga tendesi untuk menghancurkan yang lain pun tak terhindarkan.
"Situasi saat ini sangat simpang siur. Pemimpin negara kita gagal berkomunikasi dalam semua level, baik kontennya, cara penyampaiannya, semuanya kaco. Yang ada adalah permusuhan terhadap satu sama lain. Penjilatan di mana-mana. Semua saling jilat. Orang sekarang tidak malu menjadi penjilat," kata Anggota MPR RI 1997-2002 ini.
Rasyid mengingatkan, fenomena penjilatan yang sedang masif terjadi di Indonesia merupakan persoalan serius yakni persoalan moral dan etika. Dalam pengamatannya, banyak tokoh yang secara terang-terangan menjilat dengan membela apa yang secara objektif salah.
"Ini sekarang menjadi persoalan moral. Moralitas begitu rendah, orang terang-terangan menjilat, membela yang secara objektif dengan akal sehat yang sederhana saja tahu bahwa itu salah, masih dibela juga," tegas Menteri Negara OTDA 1999-2000 ini.
Persoalan etika apalagi. Menurutnya, banyak pemimpin kita yang kehilangan etika. "Saya ingin mengatakan tidak ada etika pemerintahan yang berjalan sekarang ini,"
Sejuah ini, tambahnya, tidak pernah lagi masyarakat menyadari bahwa pemerintahan itu adalah soko guru dalam kehidupan modern, dimana contoh-contoh terbaik harus ditampilkan oleh pemerintah.
Ia mengingatkan, masyarakat berkiprah pada apa yang dicontohkan oleh pemerintah itu. Karena dia adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah teladan.
"Nah, sekrang ini tidak ada keteladanan, kebohongan itu nyata. Seolah-olah kebohongan itu menjadi suatu peradaban. Peradaban kita minus. Kalau ekonomi minus sekian persen, peradaban kita juga minus lebih jahat lagi. Tidak ada lagi saling menghargai. Orang beda pendapat, langsung dibusukkan oleh yang sisebut tadi buzzer-buzzer itu," kata Rasyid.
Rasyid lantas mengisahkan peristiwa saat Pilkada DKI 2012 lalu, kala dirinya mengkrtik Ahok yang menjajikan beasiswa sampai perguruan tinggi bagi siswa di DKI. Dirinya menegaskan rencana itu tidak mungkin tercapai sebab budget DKI tidak cukup.
"Saya dibully habis di sosial media,". Anehnya, apa yang meraka sampaipakan ke saya, itu tidak ada hubungannnya dengan apa yang saya katakan. Dibilang profesor goblok dan macam-macam," tutur Rasyid.
Rasyid menyakini, pemerintah saat ini memang memiliki mesin penghancur terhadap mereka yang bicara objektif. Menurutnya, komunikasi di semua level harus clear dan tidak mempersoalkan penggunaan istilah dan mengurangi penggunaan retorika yang berlebihan.
"Straight to the poin apa saja yang dilakukan. Ini soal kepemimpinan. Menurut pemahaman kepepimpinan yang saya pelajari itu, tugas kepempinan itu adalah mendefinisikan masalah. Dia harus mendefine apa sebanarnya masalah yang sedang kita hadapi ini," tutup Rasyid
Turut hadir dalam seminar itu antara lain Bupati Tangerang / Ketua MIPI Komisariat UNPRI, DR (C) Ahmad Zaki Iskandar SE, B.Bus, M.Si, Pakar Komunikasi Universitas Mustopo Jakarta, Prof. Effendi Gazali MPS ID. PhD, Pakar Hukum Tata Negara dan filsafat Pancasila Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suteki SH. M.Hum, Pakar pendidikan dan Humaniora Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Fahmi Lukman M. Hum.* (Rikard Djegadut)