Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intensif terhadap daerah-daerah dengan realisasi belanja yang masih berada di bawa rata-rata nasional.
Pemerintah sendiri mendorong peningkatan belanja daerah sebagai salah satu intrumen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari krisis pandemi yang melanda Indonesia hingga saat ini.
"Instrumen yang paling penting di tengah situasi krisis atau keadaan ekonomi yang menurun itu adalah belanja pemerintah. Investasi mungkin sulit, ekonomi rumah tangga banyak tertekan, usaha mikro banyak terpukul, maka belanja pemerintah adalah instrumen paling penting dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020, Jakarta, Kamis (3/09/2020) kemarin.
Pantauan Kemendagri hingga saat ini, masih terdapat daerah yang realisasi belanja daerah berada di bawah rata -rata nasional. Kemendagri mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan agar melakukan pengawasan sehingga menemukan akar dari masalah tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri memaparkan beberapa daerah yang mengalami masalah realisasi belanja daerah yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.
Daerah-daerah tersebut didominasi oleh Pemda-Pemda yang berada di kawasan timur Indonesia. Masalah ini, menurut Tito, harus segera diselesaikan agar langkah pemulihan ekonomi nasional segera berjalan dengan baik.
"Tolong rekan-rekan inspektur di daerah daerah masing-masing, tolong dipelototi apa masalahnya, sehingga belanja ini tidak terealisasi dengan baik. Karena belanja yang tidak proporsional di Agustus kemarin itu menunjukkan uang itu tidak beredar di masyarakat," tegas Tito.
Mantan Kapolri itu juga mengungkapkan, ada informasi oknum pemerintah daerah yang secara sengaja menyimpan uang di Bank. Padahal uang tersebut diperuntukkan untuk langkah pemulihan ekonomi karena wabah Covid-19.
Secara tegas Tito meminta kepada kepala BKPK agar oknum Pemda seperti ini diawasi. Tito sendiri tidak menginginkan ada kepala daerah harus berurusan dengan hukum karena masalah keuangan negara untuk program pemulihan ekonomi nasional saat ini.
"Saya mohon dengan hormat kepada bapak kepala BPKP,tolong Pak dilihat betul daerah-daerah yang belanja daerah berada di bawah rata-rata nasional, ada apa?," pungkas Tito.