Jakarta, INDONEWS.ID – Beberapa wilayah di Indonesia kembali memanas pasca pengesahan UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020. Demonstrasi buruh dan kelompok mahasiswa pecah di sejumlah wilayah menentang pengesahan Undang-undang tersebut.
UU Cipta Kerja dinilai merampas hak hidup seluruh rakyat dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki.
“Meskipun terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” ujar Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Remy Hastian Putra Muhammad Puhi dalam siaran pers di Jakarta, pada Senin (19/10).
Siaran pers tersebut dilakukan sebelum aksi nasional BEM Seluruh Indonesia yang akan digelar bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2020.
Menurut Remy, seruan Presiden untuk melakukan judicial review tersebut tidak tepat karena sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif.
Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja.
“Berdasarkan hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja, serta kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Remy.
Aksi tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5000 mahasiswa dari seluruh Indonesia. (Very)