Labuan Bajo, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, melakukan monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Manggarai Barat.
Pada kesempatan tersebut, Safrizal menyampaikan, hingga saat ini Kabupaten Manggarai Barat masih dikategorikan sebagai zona kuning.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan (Prokes) di tempat umum seperti pengecekan suhu tubuh di bandara dan pelabuhan sudah diterapkan di Kabupaten Manggarai Barat.
Meskipun demikian, ternyata Pemkab belum menyediakan mesin reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekkan Covid-19 dengan hasil yang lebih cepat.
"Seharusnya Pemda Manggarai Barat bisa membuat (baca: menyediakan) RT-PCR," kata Safrizal, Sabtu,(14/11/2020)
Selain itu, Safrizal juga meminta masyarakat disiplin memakai masker. Pasalnya, saat berkeliling di Manggarai Barat dirinya masih menemukan masyarakat yang tidak mengenakan masker. Untuk itu, ia mendorong agar Pemkab membuat peraturan yang tegas terkait Prokes.
Safrizal berjanji akan melakukan pengecekkan peraturan terkait prokes tersebut, dan memonitor kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Di jalan masih 50% masyarakat belum menggunakan masker, penegakkan harus keras. Nanti, saya akan cek penegakkan penggunaan masker,” ujarnya.
Lebih lanjut Safrizal mendorong Pemkab Manggarai Barat untuk membuat Laboratorium khusus untuk penanganan Covid-19.
"Yang menyulitkan membuat Lab akan saya bantu dorong,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Manggarai Barat Salvador Pinto mengungkapkan, kondisi keuangan Pemkab dinilai masih cukup longgar untuk penanganan Covid-19.
"2 Bulan ke depan masih ada 4 Miliar free, diantisipasi untuk bencana lain. Seandainya mau digunakan untuk Covid-19 bisa. Khusus untuk penaganan Covid-19 masih ada 6 Miliar,” tuturnya.