Jakarta, INDONEWS.ID –Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia pada era 2010-2014, Dipo Alam meluncurkan buku berjudul “Demokrasi Dimasa Pandemik” di Jakarta, hari ini, Selasa (17/11). Peluncuran buku ini dilakukan dalam sebuah acara diskusi virtual.
Acara yang digagas oleh LP3ES dan Institut Peradaban ini dihadiri oleh narasumber di antaranya Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto, pengamat politik Facry Ali, intelektual NU, Ulil Abshar Abdallah, dan moderator yaitu Ichsan Leulembah.
Mengawali diskusi, Dipo Alam menyampaikan kondisi oligarki yang semakin berkuasa di saat ini. Ia mengungkapkan bahwa oligarki oleh segelintir kaum minoritas tersebut juga terbukti dalam penyusunan undang-undang dan pengalokasian APBN. Sehingga bukan hal yang mengejutkan ketika kekuasaan oligarki terus bertumbuh subur di Indonesia.
Di sisi lain, kata Dipo, kekuasaan oligarki berdampak pula pada munculnya intoleransi ekonomi, seperti diungkapkan oleh ketua PBNU, Said Aqil Siradj.
“Ada ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh peranan oligarki yang dominan dalam suatu negara. Padahal, oligarki tersebut merupakan kelompok minoritas terbatas, sedangkan rakyat yang menjadi mayoritas dalam negara justru hanya menerima dampak dari ketimpangan yang dihasilkan dari para oligarch,” ujarnya.
Dipo Alam mengatakan, terkait praktik demokrasi, kita juga perlu mengingatkan diri sendiri bahwa demokrasi itu harus melindungi kelompok minoritas. Namun, hal tersebut, katanya, harus juga dibarengi dengan keadilan terhadap kaum mayoritas, yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
Yang dimaksud minoritas, katanya, yaitu kelompok yang menyusun Undang-udang, APBN, RUU Corona, termasuk UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Bank Dunia, katanya, telah mengingatkan bahwa melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam 15 tahun terakhir, misalnya, berisiko menimbulkan ketegangan sosial. Di tengah keberagaman suku dan agama, maka risiko yang kita hadapi bisa meningkat berkali-kali lipat. (Farzan)