Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui PA 212 meminta kepada Rizieq Shihab untuk mengerahkan massa saat memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya. Pengerahan massa berpotensi menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut Moeldoko, negara memiliki instrumen yang jelas jika PA 212 membawa massa dalam jumlah banyak mengawal Rizieq Shihab ke polisi. Ia meminta, tidak perlu memberikan ancaman kepada negara, sebab, negara akan melakukan pengamanan dan mengambil tindakan sesuai dengan kententuan hukum yang ada.
"Kita imbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, tidak perlu apa itu mengancam dan seterusnya. Karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Jadi tidak perlu itu. Kita semua ingin bahwa negara ini baik-baik saja, negara ini aman, tenteram," kata Moeldoko kepada media di Jakarta, Selasa,(1/12/2020)
Terkait dengan pemanggilan polisi terhadap Rizieq Shihab, tegas Moeldoko, semua warga negara tidak ada kebal dengan ketentuan hukum yang ada. Siapupun itu, jika melakukan kesalahan yang, harus berurusan dengan hukum.
Apa yang dilakukan oleh polisi, menurutnya, merupakan bentuk upaya menegakkan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Jadi, tidak boleh ada yang berusaha menghalang-halangi proses yang sedang dikerjakan oleh pihak kepolisian.
"Saya mengimbau semuanya paham tentang itu. Dari awal saya sudah mengatakan tidak ada kriminalisasi ulama. Tidak ada," tegas Moeldoko.
Ia kembali menegaskan, proses hukum perlu dihargai. Ini bukan merupakan kriminalisasi terhadap ulama. Proses yang ada adalah upaya meminta pertanggungjawaban hukum yang terhadap orang yang diduga melakukan kesalahan.
Karena itu, Moeldoko berharap, PA 212 tidak perlu mengerahkan massa mengawal Rizieq Shihab ke kantor polisi. Ia menjamin, proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.*