INDONEWS.ID

  • Senin, 14/12/2020 21:29 WIB
  • KPK Sebut Hukuman Mati Eks Mensos Tergantung Klasifikasi

  • Oleh :
    • Ronald
KPK Sebut Hukuman Mati Eks Mensos Tergantung Klasifikasi
Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara jadi tersangka dana bansos Covid-19. (Foto : ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan penyidiknya mengenakan pasal suap kepada para tersangka kasus dugaan korupsi proyek bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

Dalam perkara yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara itu penyidik berkeyakinan kalau, pengenaan pasal suap sudah memenuhi unsur-unsur dan bukti permulaan yang cukup.

Baca juga : Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab

“Unsur pasal yang dipersangkakan selaku pemberi suap di antaranya adalah ‘setiap orang’.  Bukti permulaan yang kami miliki, unsur tersebut sudah terpenuhi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (14/12/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa terkait kemungkinan pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi dana penanganan bencana di Indonesia dapat dikenakan hukuman mati, menurutnya apabila tersangka terbukti secara sah melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor). 

Baca juga : Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk

"Hukuman mati di UU memang diatur pasal 2, itu menyangkut kerugian negara," kata Alexande.

Kendati begitu, ia menjelaskan, dalam penerapan hukuman mati tersebut juga diperlukan sejumlah klasifikasi pelanggaran tindak pidana korupsi.

Baca juga : TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan

"Kalo secara masif itu (tindak pidana korupsi) betul-betul otak pelakunya yang mengatur semua itu, yang kerugiannya triliunan, ya itu (hukuman mati) dimungkinkan. Kalo berdasarkan UU yang ada itu dimungkinkan dituntut hukuman mati," jelasnya. (rnl)

Artikel Terkait
Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab
Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk
TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan
Artikel Terkini
TNI AL Tingkatkan Diplomasi Melalui ANCM
Kasal Terima Pelaporan Korps Kenkat 14 Pati TNI AL
Bamsoet: Tindak Aksi Premanisme Debt Collector dan Beri Saksi Berat Perusahaan Leasing
DAAI TV Gelar Idul Fitri Bersama Wapres Ma`ruf Amin dan Penyanyi Sulis
Idul Fitri, Wasekjen MUI: Umat Wajib Iman, Aman dan Imun
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas