Jakarta, INDONEWS.ID - Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merombak kabinet kerja jilid II semakin kencang berembus. Sebagian kalangan menilai pasca diciduknya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi momen tepat untuk meresuffle kabinet.
Bukan hanya mengganti menteri yang tertangkap KPK, tetapi juga meresuffle sejumlah menteri yang dinilai kurang bisa menerjemahkan visi misi presiden di periode kedua menjabat.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab menilai reshuffle kabinet sudah mendesak, setidaknya karena beberapa alasan di antaranya soal kinerja menteri yang dinilai buruk dan tersangkutnya menteri kabinet dalam pusaran korupsi.
"Kalau bicara urgensinya tentu reshuffle sudah sangat mendesak jika Pak Jokowi ingin bermanuver lebih kencang di sisa masa jabatannya," ujar Fadhli, mengutip SINDOnews, Selasa (15/12/2020).
Menurut analis sosial politik asal UIN Jakarta itu ada beberapa skema yang kemungkinan bisa dilakukan Jokowi dalam meresuffle kabinetnya. Mengganti, mencopot, merotasi dan mempertahankan.
"Ya kalau menterinya dinilai bagus ya dipertahankan, kalau tidak bagus dicopot, kalau tidak cocok kemungkinan masih bisa dirotasi. Tetapi yang dua menteri terjerat korupsi harus diganti," terangnya.
adhli mengatakan ada sejumlah menteri Jokowi yang akan tetap berada dalam kabinet karena dinilai memiliki kinerja yang cukup baik. Dan ada juga peluang muka baru masuk kabinet.
"Sejumlah nama yang beredar memiliki peluang. Hanya saja kecil atau besar. Bu Risma dan Mas Sandi aku kira peluangnya cukup terbuka, beliau berdua dipastikan masuk kabinet. Sementara menteri yang dipertahankan di antaranya bisa jadi Pak Tito dan Pak Mahfud karena keduanya sukses menggelar pilkada serentak," ujar Fadhli.
Lalu ada menteri yang terancam dicopot. Menurut Fadhli hal itu bisa terendus dari beberapa teguran keras Presiden saat melakukan rapat kerja dengan para anak buahnya beberapa waktu lalu.
"Beberpa kali teguran keras Pak Jokowi dalam rapat kabinet bisa jadi sinyal bagi menteri yang berkinerja buruk khususnya dalam hal menangani Covid-19 dan dampaknya,"kata Fadhli.*