Jakarta, INDONEWS.ID -- Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKS) mengeluarkan refleksi akhir tahun pada hari ini, Rabu (30/12.
Dalam refleksi akhir tahunnya, SOKSI menyoroti berberapa hal penting yaitu terkait pandemi Covid-19, Ekonomi Nasional, Korupsi dan Pembangunan Sistem, Persatuan Bangsa dan Eksistensi Negara serta Pilkada 2020 dan Suksesi Pemilu 2024.
“Mengamati perkembangan kehidupan masyarakat bangsa dan negara sepanjang tahun 2020 ini, kami untuk dan atas nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) memandang perlu menyampaikan beberapa catatan penting, pandangan, sikap, gagasan, pertanyaan aspiratif dan harapan yang kami susun didalam ‘Refleksi Akhir Tahun 2020 SOSKI’,” ujar Ketua Umum Depinas SOKSI Ir. Ali Wongso Sinaga di Jakarta, Rabu (30/12). Hadir juga Plt. Sekretaris Jenderal, Ir. Riko Heryanto.
Berikut refleksi akhir tahun 2020 Depinas SOKSI:
Pademi Covid-19
Hampir setahun sudah seluruh dunia mengalami bencana pandemi covid-19 yang membawa penderitaan bagi umat manusia khususnya kesehatan dan jutaan manusia sudah meninggal dunia selain dampak berat terhadap kehidupan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya seluruh bangsa di dunia. Hingga kini belum ada tanda-tanda bencana pandemi ini akan berakhir. Bahkan terinformasi akhir-akhir ini bahwa di Eropa dan beberapa negara Asia Tenggara, covid-19 telah bermutasi dengan varian baru, yang disebut “gelombang kedua” dan “lebih cepat penularannya”.
“Menyikapi hal ini, SOKSI mengajak keluarga besar SOKSI dan segenap elemen bangsa selalu waspada dengan menjaga stamina dan tetap melaksanakan protokol kesehatan berikut aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah secara disiplin disertai semangat gotong royong serta optimisme bahwa bangsa Indonesia dibawah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi dengan dukungan dan doa segenap rakyat, niscaya mampu menghadapi bencana ini dan percaya bahwa badai pandemi covid-19 ini pasti akan berlalu,” ujar Ali Wongso Sinaga.
SOKSI juga memberi apresiasi kepada Pemerintah yang telah merespons bencana pandemi covid-19 dengan kebijakan yang tepat seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Selanjutnya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (kemudian menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional-KPCPEN).
“SOKSI berharap dan percaya kepada Pemerintah untuk melanjutkan pencegahan dan penanganan pandemi covid -19 termasuk mengantisipasi varian baru mutasi covid itu dengan segala dampaknya, disertai peningkatan berbagai program yang masih diperlukan dan penegakan hukum (law enforcement) sesuai peraturan UU terkait penanganan pandemi covid -19 itu,” ujarnya.
Terkait vaksinasi covid-19 sebagai langkah pencegahan yang amat penting, SOKSI menaruh penghargaan tinggi atas kebijakan Presiden membebankan biaya vaksinasi pada anggaran negara, sehingga gratis bukan saja bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi bagi seluruh rakyat.
“SOKSI juga menaruh penghormatan tinggi kepada Bapak Presiden yang berinisiatif sebagai orang pertama kelak divaksinasi covid 19, yang kami pahami sebagai keteladanan Presiden bagi seluruh rakyatnya sekaligus akan meruntuhkan ‘keragu-raguan oleh kalangan tertentu terhadap kredibilitas vaksin itu’,” ujarnya.
(Deklarasi Garda SOKSI dua periode. Foto: Ist)
Ekonomi Nasional
Patut disyukuri dan dibanggakan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikannya sehingga Indonesia berada di posisi nomor dua terbaik dari sisi kontraksinya diantara negara anggota G20, yakni di bawah posisi Tiongkok yang ekonominya telah positif dari dampak pandemi covid-19.
“Atas keberhasilan itu, SOKSI mengapresiasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat, disertai kerja keras Pemerintah termasuk pembentukan KPCPEN dengan teamwork kementerian yang solid dipimpin oleh Menko Perekonomian RI,” ujarnya.
Simultan dengan keberhasilan itu, SOKSI berkeyakinan bahwa momentum kehadiran UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang akan diikuti pembuatan aturan – aturan turunannya berupa PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden), adalah amat tepat guna penguatan pemulihan ekonomi nasional sekaligus merupakan terobosan ekonomi Indonesia untuk jangka menengah dan jangka panjang mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan kuat kedepan.
Ali Sinaga mengatakan, dalam hal ekosistem keuangan inklusif, SOKSI juga berharap kepada Pemerintah untuk meningkatkan terobosan kreatif dan seluas-luasnya dalam pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perbankan bagi Petani, Nelayan, UMKM , tanpa collateral minded namun safety (aman).
SOKSI menaruh kepercayaan dan harapan kepada Pemerintah untuk meletakkan terobosan kreatif itu dengan out of box thinking guna memberikan kepastian kehadiran negara atas akses keuangan bagi masyarakat ekonomi kecil - menengah.
Bagi para Petani, selain perlunya akses keuangan inklusif, SOKSI mengamati masih sangat diperlukan pemberdayaan para Petani sebagai subyek produksi sehingga diperlukan peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan produksi pertanian termasuk pelatihan teknologi pupuk organik secara swadaya di perdesaan berbasis riset dan inovasi, selain penyediaan akses pemasaran produksi pertanian yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi para Petani di perdesaan.
Khusus dalam peningkatan peran UMKM di desa dan kelurahan, SOKSI, katanya, berharap kepada Pemerintah untuk melanjutkan bantuan langsung tunai yang sudah berlangsung pada tahun 2021 kedepan bagi Usaha Mikro yang belum pernah mendapatkannya, dengan memperbaiki sistem database UMKM dan penyalurannya sehingga efektif mencapai sasaran, disertai program bimbingan manajemen dan digitalisasi untuk penguatan daya saingnya mulai dari produksi hingga pemasaran dalam skala domestik dan ekspor.
Kemudian dalam rangka menjamin penguatan ekonomi perdesaan, SOKSI mencatat bahwa pendirian BUMDES masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan agar setiap Desa memiliki BUMDES yang kuat sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan.
Untuk jangka pendek kedepan, SOKSI memandang urgensi pembangunan kapasitas (capacity building) para Manajer BUMDES adalah kunci utama keberhasilannya kedepan, karena itu diharapkan Pemerintah dapat segera mendorongnya dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi perdesaan kedepan.
Terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur dimasa pandemi tahun 2020 ini, SOKSI mengapresiasi Pemerintah yang konsisten mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, antara lain jalan tol, kereta api, pelabuhan , bendungan, dan lain sebagainya, yang sangat diperlukan guna mendukung pemulihan ekonomi serta kebangkitan ekonomi nasional kedepan.
Selanjutnya SOKSI, kata Ali, mendukung penuh kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang melarang ekspor bahan baku mineral seperti nikel, diikuti dengan pembangunan smelter dan industri pengolahan bahan setengah jadi hingga industri bahan jadi di Indonesia secara terencana.
SOKSI memandang kebijakan itu progressif dan konsisten dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, merupakan nasionalisme dan patriotisme ekonomi yang berani dan visioner serta sangat menguntungkan bangsa terutama dimasa depan. (Very)