Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sebanyak 15 juta bahan baku Vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pekan depan. Nantinya, bahan baku tersebut akan diproses oleh PT Bio Farma (Persero).
"Insya Allah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku, bulk, yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma, sehingga juga langsung nanti jadi kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi," ucapnya dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Menurut Jokowi, penerima vaksin prioritas adalah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat yang ada di rumah sakit, pekerja publik seperti TNI, Polri, hingga guru. Setelah itu, baru masyarakat umum.
Kita berharap dengan dimulainya vaksinasi ini, kita akan bisa menangani dan mengendalikan covid, tetapi saya tetap titip kepada kita semuanya untuk menyampaikan juga ke saudara dan tetangga kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi Minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada," jelasnya.
Waspada dimaksud adalah penyebaran Corona (Covid-19) belum usai. Karena itu, disiplin terhadap protokol kesehatan adalah hal mutlak yang harus tetap dilakukan masyarakat.
"Tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan pakai masker cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak karena kuncinya ada di situ. Sampai nanti vaksinasi ini selesai," jelasnya.
Jokowi berujar, vaksin Covid-19 sudah didistribusikan ke 34 provinsi sejak dua hari lalu. Adapun jumlah vaksin yang dikirim tersebut sebanyak 700.000.
Menurut Jokowi, jumlah vaksin corona yang dikirim ke daerah akan bertambah. Pada waktu selanjutnya akan dikirimkan lagi. Saat ini pemerintah punya stok vaksin sebanyak 3 juta.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan vaksinasi virus corona di seluruh dunia diperkirakan selesai selama 3,5 tahun. Namun ia yakin vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan selesai lebih cepat dari target yang diungkapkan Menkes Budi Sadikin.
Budi Sadikin diketahui menargetkan proses vaksinasi Covid-19 untuk 181,5 juta rakyat Indonesia bisa selesai 15 bulan. Namun target tersebut ditawar oleh Jokowi. Kepala Negara meminta agar proses tersebut rampung kurang dari setahun.*