INDONEWS.ID

  • Kamis, 18/03/2021 23:03 WIB
  • Pemerintah Diingatkan, Selalu Ada Rente di Balik Setiap Kebijakan Impor

  • Oleh :
    • very
Pemerintah Diingatkan, Selalu Ada Rente di Balik Setiap Kebijakan Impor
Impor beras. (Foto: Ilustrasi)

Jakarta, INDONEWS.ID – Meski pemerintah beralasan untuk menjaga stok beras nasional, namun rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini terus mendapat kritikan.

Kritik teranyar misalnya muncul dari mantan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

Baca juga : Sudah Dibatalkan MK, Partai Buruh Akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada

Febri mengingatkan di negeri ini sudah ada banyak kasus korupsi terkait kebijakan impor. Mulai dari impor daging, ikan, gula, bawang putih sampai tekstil.

“Semoga tidak bertambah dan kasus-kasus tersebut dapat menjadi pembelajaran sebelum mengambil kebijakan impor, terutama pangan dan kebutuhan pokok,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi, pada Rabu (17/3).


Febri mengatakan, selalu ada rente di balik setiap korupsi impor dimana modusnya selalu diawali dengan ucapan demi mencukupi kebutuhan rakyat.

Penerima rente atau suap tersebut merupakan pejabat yang punya kewenangan dan bahkan pimpinan partai politik.

Baca juga : Pj Gubernur Agus Fatoni Lepas Keberangkatan 445 Jemaah Calon Haji Kloter Pertama Embarkasi Palembang

“Dalam kasus suap impor bawang putih, misalnya: fee per kg mulai Rp50 hingga Rp 1,7 ribu,” ujar Febri.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga berbicara terkait rencana Pemerintah yang akan melakukan impor 1 juta ton beras ditengah masa panen.

Baca juga : Pos Mahen Satgas Yonif 742/SWY Ajari Murid SDN Baudaok Cara Mengolah Sampah Plastik

Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, dirinya menolak dan mendesak pemerintah agar segera menghapuskan sistem kuota impor lantaran dapat memiskinkan petani.

"Klo betul2 pro petani & pro pangan dalam negeri, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani)," ujar Rizal Ramli melalui akun Twitternya @ramlirizal, pada Rabu (16/3/2021).

Dia menyarankan kepada Pemerintah agar sistem kuota impor tersebut dapat diganti dengan sistem tarif. Pasalnya sistem tarif lebih melindungi petani.

"Sistem kuota impor diganti dengan sistim tarif, negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi," ujarnya.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, sistem tersebut sejatinya tidak ruwet. Yang ruwet adalah jika para pejabat kita doyan selfi.

"Ndak ruwet, tapi klo doyannya selfi2 doang dgn petani yo ambyar," ujar Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga turut melampirkan tautan berita berjudul "Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras". 

Dalam unggahan berikutnya tersebut, dirinya mengungkapkan ada sejumlah menteri dan mantan menteri yang telah terlatih memiskinkan kalangan petani.

"Memang yang terlatih dapatkan Rp besar dari rente impor dari dulu ya Menteri-menteri Golkar atau Menteri ex Golkar. Perampokan lewat kebijakan itu sangat memiskinkan petani padi, tebu, bawang dan penambak garam," kata Rizal Ramli.

Ironisnya, katanya, Presiden Jokowi tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti terhadap tindak-tanduk anak buahnya itu.

"Yang luar biasa @jokowi ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti sambil selfi-selfi petani," pungkas Rizal Ramli. (Very)

 

 

Artikel Terkait
Sudah Dibatalkan MK, Partai Buruh Akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada
Pj Gubernur Agus Fatoni Lepas Keberangkatan 445 Jemaah Calon Haji Kloter Pertama Embarkasi Palembang
Pos Mahen Satgas Yonif 742/SWY Ajari Murid SDN Baudaok Cara Mengolah Sampah Plastik
Artikel Terkini
Sudah Dibatalkan MK, Partai Buruh Akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada
Update Banjir Bandang di Agam, Korban Meninggal 19 Orang
KNKT Minta Semua Pihak Buat Rencana Perjalanan Wisata yang Baik dan Bijak
Akibat Banjir Bandang Di Tanah Datar, 8 warga Tewas dan 12 Orang Masih dinyatakan hilang
Pj Gubernur Agus Fatoni Lepas Keberangkatan 445 Jemaah Calon Haji Kloter Pertama Embarkasi Palembang
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas