Jakarta, INDONEWS.ID -- Tim bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur oleh BWF World Tour Super 1000 All England Open 2021, lantaran berada satu pesawat dengan penumpang yang positif Covid-19 dalam perjalanan dari Istambul menuju Birmingham, disikapi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo keputusan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) tersebut telah melukai harkat dan martabat (Nasionalisme) Bangsa Indonesia, sehingga memicu kemarahan masyarakat Indonesia.
Budayawan ini juga menilai solidaritas sosial bangsa Indonesia semakin kuat dengan protesnya terhadap media sosial milik BWF yang akhirnya menghilang atau ditutup.
"Itu kan sebagai bentuk protes karena ketidakadilan dan melukai rasa Nasionalisme," ucapnya saat menjadi narasumber di talkshow “Rumah Budaya Nusantara” melalu siaran pers pada Minggu, (21/3/2021).
Ia juga mengakui Nasionalisme bangsa Indonesia sudah berakar dengan proses internalisasi kebangsaan yang sudah dibangun sejak awal sebelum kemerdekaan dengan Sila Ke-5 (Persatuan Indonesia).
"Jadi ketika terjadi pelecehan terhadap martabat Bangsa, maka dengan sendirinya rasa solidaritas yang luar biasa," ujarnya.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar pelecehan terhadap bangsa Indonesia tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap spirit sportifitas olahraga dunia.
Ia mendorong badan olahraga bulu tangkis dunia tersebut berefleksi karena keputusan yang diabil merupakan kesalahan yang fatal.
"Kan mereka (atlet Indonesia) tidak salah, seluruh mekanisme mereka sudah dijalankan," tuturnya.
Dirinya bahkan menyebut badan olahraga bulu tangkis dunia itu diskriminatif terhadap para atlet Indonesia, padahal ada atlet lainnya (Turki) yang satu pesawat tetapi masih ikut turnamen.
"Ini kan bentuk diskriminasi dan menciderai sportifitas olahraga dunia," tegasnya.
Upaya pemerintah dinilai sudah mampu berupaya untuk menindaklanjuti hal tersebut dan harus dikawal.
"Saya kira upaya pemerintah sudah mampu seperti berdiplomasi dan harus dikawal," ucapnya.
Ia mendorong ajang olahraga dunia tersebut harus dibatalkan secara keseluruhan karena dengan alasan profesionalitas dan sportifitas.
Selain itu, ia menekankan pemerintah, dalam hal ini PBSI dan Menpora, tidak tinggal diam, untuk menindaklanjuti persoalan ini ke ranah peradilan.
"Karena ini harga diri, maka harus dikawal secara adil dan jujur memenagkan gugatan ini. Kalau kita memenangkannya maka disitulah harga diri bagsa mampu kita wujudkan, bahwa kita memiliki kemandirian dalam bidang politik dan kita tidak mau dilecehkan," tutupnya. (Very)