Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I, Benny Kabur Harman,(BKH), meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan bencana banjir bandang yang melanda NTT sebagai bencana nasional.
Bencana banjir bandang yang melanda hampir seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menimbulkan kerusakan parah, mulai dari infratruktur jalan hingga gedung-gedung pemerintah di daerah.
Dengan langkah pemerintah pusat menetapkan bencana alam NTT sebagai bencana nasional, akan memudahkan upaya penanganan mulai dari evakuasi masyarakat terdampak hingga perbaikan infratruktur pasca bencana.
"Kami meminta Presiden Jokowi segera menetapkan bencana NTT sebagai bencana nasional mengingat korban nyawa yang tidak sedikit, ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal, putusnya konektivitas, kerusakan inftrastruktur meluas, dan dampak sosial ekonomi yang tidak kecil," kata BKH pada akun twitter pribadinya, Jakarta, Senin,(5/04/2021)
Berdasarkan data terkini BNPB, setidaknya 10 kabupaten dan 1 kota di NTT, terkenda dampak banjir bandang dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem dua hari hari terakhir. Di antaranya, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Ende.
BNPB sendiri telah bergerak dalam upaya menangani bencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini. Kepala BNPB, Doni Monardo langsung terjun ke lokasi untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Raditya Jati menerangkan, Kepala BNPB Doni Monardo saat ini tengah dalam perjalanan menuju Kabupaten Flores Timur, NTT.
"Kepala BNPB bersama Ketua Komite II DPD RI, DPD RI, Wagub NTT, Deputi Penanganan Bencana BNPB, Deputi RR BNPB, perwakilan dari Kemenkes, PUPR, PMK, Kemensos dan pejabat BNPB. Saat ini berada di Bandara Maumere dan akan melanjutkan perjalanan darat menuju Larantuka, dikarenakan cuaca kurang mendukung melalui jalur udara," kata Raditya Jati dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin,(5/04/2021)
Lebih lanjut ia menjelaskan, beberapa upaya yang telah dilakukan di lapangan yakni rapat terbatas bupati, TNI, POLRI dan Instansi terkait, pembentukan posko penanganan darurat.
BPBD Kabupaten Flores Timur melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Bupati, TNI, Polri, Asisten 1, BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Sat Pol PP, DINAS kesehatan, Dinas LH, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Dinas Perkebunan dan peternakan, Bagian humas, anggota DPRD Meninjau lokasi Kejadian.
Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan,telah mengirimkan bantuan guna meringankan beban bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Minggu (4/4) pukul 01.00 WITA.
Rincian jenis bantuan yang dikirimkan berupa; makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan tambahan gizi 1.002 paket, makanan lauk pauk 1.002 paket, selimut 3.000 lembar, sarung 2.000 lembar, alat tes cepat antigen 10.000 unit, masker kain 1.000 lembar dan masker medis 1.000 lembar.
Bantuan tersebut dibawa bersama rombongan Kepala BNPB, Doni Monardo yang bertolak ke Flores Timur pada Senin (5/4) pagi. Beberapa sisanya dikirimkan secara bertahap pada hari yang sama menggunakan ekspedisi udara.
BNPB juga melaporkan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan yakni akses satu-satunya adalah penyeberangan laut ke Pulau Adonara, hujan, angin dan gelombang sehingga pelayaran tidak diperbolehkan.
Selain itu, jaringan internet tidak stabil, proses evakuasi korban yang tertimbun lumpur masih terkendala, kondisi terakhir, alat berat sudah tiba di ujung Desa Nelelamadike. Sementara terkait pengungsi di Nelelamadike total sementara 256 dievakuasi ke balai Desa Nelelamawangi dan SD, dan juga ada yang mengungsi di rumah keluarga.*