Jakarta, INDONEWS.ID -- Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Busyro Muqoddas berotak sungsang.
Sebelumnya diketahui, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritisi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada penonaktifan 75 orang pegawai KPK. Dia menilai, hal itu jadi bagian dari pelemahan KPK.
LBH Keadilan menyatakan mengecam pernyataan Ngabalin tersebut.
LBH Keadilan mengecam pernyataan Ngabalin yang menyebutkan Busyro berotak sungsang.
“Bagi kami, pernyataan Ngabalin ini tidak mencerminkan pejabat publik yang menghormati demokrasi. Dalam negara demokrasi, kritik menjadi sebuah keniscayaan. Muhammadiyah dan unsur masyarakat sipil lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan saran, kritik kepada stakeholder agar negara terus berjalan dalam bingkai konstitusi,” ujar Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, di Jakarta, Sabtu (15/5).
LBH Keadilan menyarankan agar Ngabalin menarik ucapannya dan meminta maaf kepada Busyro. Abdul mengatatakan bahwa Ngabalin sebaiknya menjawab kritik publik dengan substansif, santun dan beradab.
Sebelumnya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin melalui akun Instagramnya menyebutkan “Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini”.
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua juga menanggapi terkait pernyataan Ngabalin tersebut,
Menurutnya, hal itu lebih pantas ditujukan kepada orang yang menuduh sembarangan yaitu Ali Ngabalin.
"Ada satu hadits Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang menuduh saudara muslimnya dengan tuduhan `kafir`, maka dialah kafir yang pertama. Jadi, sesuai dengan substansi hadits di atas, maka yang punya otak sungsang itu bukan Pak Busyro, tapi orang yang menuduh tersebut," katanya seperti dikutip Republika, di Jakarta, Jumat (14/5).
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritisi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada penonaktifan 75 orang pegawai KPK. Dia menilai, hal itu jadi bagian dari pelemahan KPK.
Dia menyebut, KPK telah dilemahkan sejak revisi UU KPK disahkan pada 2019. Busyro menyebut, KPK bukan lagi dilemahkan, tapi riwayatnya telah tamat di tangan Presiden Jokowi.
Dengan begitu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak terima Presiden Jokowi dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia membalas, kritik-kritik terhadap TWK KPK dengan sebutan otak sungsang.
"Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya," kata Ngabalin, Rabu (12/5). (Very)