Jakarta, INDONEWS.ID -- Situasi pandemi Covid-19 memicu bangsa ini untuk saling bersatu untuk memulihkan arah pembangunan nasional sesuai dengan amanat konstitusi. Penguatan UMKM dari desa melalui digitalisasi dan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat banyak sebagai kunci menguatkan kemandirian ekonomi.
Demikian benang merah Webinar V Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bertajuk “Kemandirian di Bidang Ekonomi dalam Menjawab Tantangan Zaman di Masa Pandemi Covid-19”, Jumat (28/5/2021). Webinar tersebut merupakan rangkaian Pra Kongres IV PA GMNI yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat 21-23 Juni 2021.
Narasumber perhelatan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto; Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta; Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ke-4 dan Founder Institute of Social Economic Digital (ISED) Sri Adiningsih; Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri 1998-1999 Ginandjar Kartasasmita; dan Ketua Umum Yayasan Pusat Pengkajian Kebijakan Nasional Indonesia (CINAPS) Prasetijono Widjojo Malangjoedo.
“Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk Bangsa Indonesia meluruskan kembali sesuai amanat konstitusi dan melakukan perubahan atas kebiasaan-kebiasaan baru yang sejalan dengan kemajuan teknologi agar ekonomi kita lebih kompetitif dan berdaya saing global,” ujar Ginandjar Kartasasmita seperti dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Menurut mantan Menko Ekuin ini, kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
“Esensi kemandirian adalah keadilan sosial. Jadi, suatu bangsa tak bisa disebut sebagai mandiri ekonomi bila masih ada ketimpangan ekonomi di masyarakat,” jelasnya seraya mengingatkan saat ini 1% kelompok masyarakat menguasai sekitar 50% aset ekonomi nasional.
Dalam situasi ekonomi yang melesu akibat pandemi Covid-19, Ginandjar menawarkan empat prinsip dalam strategi pemulihan ekonomi nasional sekaligus sebagai landasan bangsa ini agar berdaya saing global. Yakni, menerapkan ekonomi inklusif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Namun, ia menekankan, kelompok UMKM dan pedagang kecil harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional seperti halnya mereka menjadi tumpuan saat krisis 1998. Kelompok UMKM jangan sekadar dirawat namun juga harus dikembangkan agar berdaya saing global. Kemandirian bangsa juga bisa terwujud dengan adanya pemihakan pada sektor pertanian yang pada saat ini masih terbukti mampu bertahan dari kondisi pandemi Corona.
Arif Budimanta mengingatkan konsepsi Bung Karno yang berkali-kali menekankan soal pembangunan nasional bukan semata-mata pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional tidak hanya membicarakan ekonomi tetapi juga karakter bangsa, industri, infrastruktur Indonesia Timur dan Barat, budaya, dan lain sebagainya.
Gagasan itulah yang coba diterapkan Bung Karno ketika mengeluarkan Deklarasi Ekonomi Nasional (Dekon) 1963, Pembangunan Semesta Berencana Nasional 1960-1968 serta membentuk Dewan Perancang Pembangunan Nasional (Deppenas) yang kini menjadi Bappenas.
Oleh karena itu, menurut dia, meningkatkan peran UMKM merupakan strategi utama pemulihan ekonomi nasional saat ini.
Pada kesempatan yang sama, Sri Adiningsih menyatakan Indonesia sebetulnya mempunyai modal pemulihan ekonomi saat menghadapi pandemi Covid-19 yaitu sistem keuangan yang relatif stabil, pengelolaan keuangan yang bijak, peran konsumsi masyarakat yang besar, peluang perdagangan internasional, peran UMKM sebagai bantalan krisis, dan transformasi digital.
Akan tetapi, ia juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai soal rasio utang dan tingkat defisit APBN yang semakin meningkat. Penyerapan dana pemulihan nasional khususnya yang mengendap di anggaran daerah harus dipercepat.
Diakui Guru Besar FE UGM itu, pemulihan ekonomi nasional tidak akan mudah dan menghadapi banyak masalah, tantangan, serta ancaman. Tapi apapun itu, pemulihan ekonomi bisa terjadi sepanjang vaksinasi dan protokol kesehatan berhasil, sosial politik dan keamanan dalam negeri stabil, dan stabilitas sistem keuangan terjaga.
Sementara itu, Prasetijono Malangjoedo mengatakan dalam situasi seperti saat ini, kepemimpinan yang kuat diperlukan di setiap tataran kepemimpinan baik di pusat maupun daerah. Khususnya dalam menggulirkan kebijakan perlindungan UMKM dan bantuan sosial.
“Kita tidak bisa kita menyerahkan persoalan kepada mekanisme pasar. Tetapi harus ada affirmative policies untuk melindungi kelompok marjinal yaitu kaum miskin, UMKM, kelompok rentan, terpencil, dan sebagainya. Manfaatkan basis data terpadu semaksimal mungkin untuk meminimalkan salah sasaran dalam pemberian bantuan” urainya.
Menurut peneliti CINAPS ini, pelibatan kepala daerah sampai ke tingkat desa menjadi sangat penting untuk akurasi data. Koordinasi para pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga menjadi sangat strategis untuk menangani cross cutting issues maupun untuk menghindari tumpang tindih serta duplikasi kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih fokus dan tajam.
Dalam paparannya, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan penanganan pandemi di tanah air mulai membaik berkat kerja sama seluruh elemen bangsa sehingga kondisi ekonomi kita lebih baik dari pada perekonomian global.
“Untuk menangani pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga Covid-19 terkendali. Penanganan ini sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional,” jelas Airlangga.
Sebagai upaya mencapai kemandirian ekonomi nasional jangka panjang, Menko Airlangga menyebut pemerintah salah satunya menggunakan UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan UMKM, meningkatkan peluang investasi, dan menciptakan iklim usaha yang berdaya saing. (*)