Jakarta, INDONEWS.ID -- Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara terakhir yang keluar dari pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan oleh pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, saat dikonformasi detikcom, pada Kamis (29/7).
Kondisi ini, katanya, bermula dari abainya pemerintah menangani persoalan kesehatan saat wabah COVID-19 pertama kali ditemukan. Alih-alih langsung menerapkan strategi pengendalian COVID-19 ketat seperti lockdown, pemerintah malah fokus menilai kebijakan apa yang tepat diambil.
Pemerintah tidak mengutamakan persoalan kesehatan, melainkan sejumlah pertimbangan ekonomi hingga kepentingan politik.
Menjelang akhir tahun 2020, pemerintah juga dinilai tak kunjung mengambil strategi ketat pengendalian COVID-19, meskipun pilihan tersebut dinilai Dicky masih sangat mungkin diambil.
"Fokus kita di awal itu ketika kita bisa memilih antara ekonomi, kesehatan, dan politik, kita nggak milih kesehatan, kita milihnya bareng-bareng semua, itu saat itu padahal kita masih punya pilihan," ujar Dicky.
Diminta tanggapannya terkait prediksi tersebut, ekonom Universitas Bung Karno, Gede Sandra mengatakan, dirinya mengkuatirkan bahwa prediksi tersebut juga akan menjadi kenyataan.
“Kami khawatir prediksi tersebut akan menjadi kenyataan. Mengingat hingga saat ini pembangunan infrastruktur tidak kunjung berhenti. Pemerintah Jokowi tampak masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di atas keselamatan rakyat Indonesia,” ujar Gede di Jakarta, Sabtu (31/7).
Dia mengatakan, buktinya adalah dalam sebuah pemberitaan disebutkan bahwa menurut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih ada target tanggal 17 Agustus 2021 yaitu peresmian tol di Penajam Utara sekaligus ground breaking proyek Ibu Kota Negara.
Seperti diketahui, kata Gede, sejak awal tahun anggaran infrastruktur di APBN sudah dialokasikan Rp 417 triliun, sementara anggaran kesehatan di tahun 2021 hanya Rp 214 triliun dan anggaran perlindungan sosial hanya Rp 187 triliun. “Artinya, total anggaran infrastruktur setara dengan anggaran untuk penanganan Covid, kesehatan dan perlindungan sosial,” katanya.
Sementara itu, karantina yang sesuai UU malah terus dihindari pemerintah. Masyarakat pun diposisikan sangat sulit, diminta tidak keluar, tidak boleh membuka toko, jangan bepergian, tapi tidak ada perlindungan sosial yang cukup dari pemerintah.
“Bandingkan misalnya dengan di Sidney, setiap rakyat di sana diberikan cek setara Rp 8 juta perbulan selama karantina. Di sini? Bansos yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, begitu datang jumlahnya yang sudah kecil (Rp 300-600 ribu/orang) itupun masih disunat lagi,” ujarnya.
Bila kebijkan pemerintah pusat masih seperti ini, Gede mengatakan sangat khawatir bahwa prediksi Indonesia akan paling lambat keluar dari pandemi benar-benar akan menjadi kenyataan.
“Kecuali bila pemerintah segera banting stir, ganti arah kebijakan, dengan menunda infrastruktur dan meningkatkan anggaran penanganan Covid. Mungkin Indonesia dapat keluar lebih cepat dari Pandemi, membantah prediksi tersebut,” pungkasnya.
Dicky mengatakan, usai satu setengah tahun lebih pandemi berjalan, pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga tertangani. Misalnya, persoalan keterbatasan testing harian COVID-19 di tengah lonjakan kasus Corona.
Ahli menilai target testing pemerintah minimal 500 ribu per hari, sedangkan hingga Rabu (28/7/2021) total testing Corona harian masih di angka 200 ribu. Sulit untuk menjabarkan kondisi kasus COVID-19 yang sebenarnya, begitu pula dengan strategi penemuan kasus lebih awal untuk menekan laju penularan Corona semakin meluas.
"Sekarang kita sudah nggak bisa, nggak bisa kita pilih kesehatan, sudah nggak bisa, sudah sulit, akan berat, dan akan banyak tantangan karena masalahnya dampak perburukan di sektor ekonomi politik sudah besar," ujar Dicky.
Masalah tersebut juga diikui dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Pasalnya, jika strategi pengendalian COVID-19 seperti vaksinasi, masifnya testing dan tracing, hingga kedisiplinan protokol kesehatan di Jawa maupun luar pulau Jawa tak merata, Indonesia akan lebih lambat keluar dari krisis pandemi COVID-19.
"Akan ada variasi dari pola kurva pandemi kita, sekarang dikontribusi oleh Jawa, Bali, nanti kan Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Ini yang akan membuat prosesnya lama, kalau strateginya tidak merata sekarang," ujarnya.
Dicky mengatakan, pemerintah tidak mungkin memilih opsi lockdown saat ini karena wilayahnya sudah terlalu besar, besar ongkosnya, dan juga besar masalahnya.
Dasar prediksi Indonesia menjadi salah satu negara terakhir yang keluar dari pandemi COVID-19, katanya, karena lambannya penetapan strategi tegas pemerintah di awal pandemi. Jika diibaratkan perlombaan, kata dia, posisi Indonesia sudah berada di salah satu posisi paling belakang.
"Dasar Indonesia (negara terakhir keluar dari krisis pandemi), bukan Indonesia saja, ada banyak negara, dan ini karena satu tantangan terbesar kita adalah negara kepulauan, start kita itu terlambat, itu harus kita akui," ujarnya.
"Karena di awal, kita banyak berjibaku dengan strateginya sendiri, mulai firm ya menjelang pertengahan tahun lalu, itu saja sudah membuat kita terlambat sebulan, atau dua bulan, beberapa hari saja sudah bermakna itu atau beberapa minggu, tapi kita sudah lebih dari sebulan karena penyangkalan dan sebagainya," pungkasnya. (*)