Jakarta, INDONEWS.ID -- Sebanyak 522 Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri sejak Juni sampai dengan Oktober 2021.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, dimana kinerja Pemerintahan Daerah harus benar-benar dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
Karena itu, para Kepala Daerah dituntut lebih responsif, lebih lincah, cepat, inovatif dan kolaboratif serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, pembekalan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting, apalagi para Kepala Daerah dan Wakilnya tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang," ujar Teguh Setyabudi, Kepala BPSDM Kemendagri melalui siaran pers Kemendagri yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/9).
Dia mengatakan, selain untuk meningkatkan kompetensi para Kepala Daerah beserta Wakil, kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi sharing knowledge dan penyampaian informasi kebijakan strategis para narasumber yang terdiri dari para Menteri dan Kepala LPNK serta dari jajaran pejabat eselon 1 Kemendagri.
“Di samping itu juga diharapkan dapat mendorong percepatan berbagai program strategis nasional yang saat ini sedang menjadi fokus perhatian pemerintah terkait penanganan pandemi covid-19, baik yang menyangkut penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, dan penanganan dampak sosialnya misalnya menciptaan usaha-usaha mikro yang dapat menyerap tenaga kerja untuk mengatasi masalah peningkatan pengangguran akibat PHK masa pandemi,” ujar Teguh.
Teguh juga menjelaskan bahwa para Kepala Daerah dan Wakil merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat karena berada paling dekat dengan rakyat. “Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan,” ujarnya.
Dihadapkan pada Kondisi ‘VUCA’
Dalam upaya tersebut, katanya, para Kepala Daerah dihadapkan pada kondisi lingkungan yang berubah sangat cepat yang melahirkan berbagai kondisi yang kemudian dikenal dengan era VUCA (volatility, uncertainity, complexity and ambiguity) yang menggambarkan ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas dari sebuah situasi dan kondisi yang sulit, apalagi di masa pandemi covid-19 di era Revolusi Industri 4.0.
“Kondisi ini memaksa para Kepala Daerah harus mampu menjadi pemimpin yang agile atau lincah, cepat, responsif, adaptif inovatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pimpinan daerah,” kata Teguh.
Karena itu, diharapkan agar dengan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri itu maka para Kepala Daerah dan Wakil memikili semangat pengabdian yang tinggi dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian visi misi yang dicanangkan dalam bingkai NKRI.
Selain itu juga, dalam pembekalan ini juga disampaikan subtansi terkait masalah pengawasan, kebijakan pengelolaan keuangan nasional dan daerah, serta pemberantasan korupsi.
“Dengan demikian kita juga berharap para Kepala Daerah beserta wakilnya akan bebas dari KKN dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam kegiatan ini, Ketua KPK selalu hadir secara langsung menyampaikan materi dan menekankan tentang pemberantasan korupsi,” ujar Teguh.
Kegiatan pembekalanan bagi para Kepala Daerah dan Wakil tersebut mendapat apresiasi dari para narasumber para Menteri dan Kepala LPNK dan juga para peserta. Bahkan para peserta berharap agar kegiatan ini dapat diselenggarakan pada tiap tahunnya. ***