INDONEWS.ID

  • Sabtu, 02/10/2021 21:24 WIB
  • Anggota DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Cari Solusi Penahanan Ijazah Siswa

  • Oleh :
    • very
Anggota DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Cari Solusi Penahanan Ijazah Siswa
Anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartimi Sultani. (Foto: Indonews/Yopi)

Bogor, INDONEWS. ID - Sejumlah orangtua siswa meminta bantuan kepada  wakil rakyat mereka di DPRD Kota Bogor agar dicarikan solusi terbaik dari ijasah anak mereka yang masih ditahan pihak sekolah, dengan alasan ada biaya administrasi yang belum dilunasi orangtua.

Keluhan banyaknya masyarakat terkait ijazah anaknya tertahan di sekolah hanya karena belum menyelesaikan administrasi, disesalkan anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartimi Sultani.

Baca juga : Tiga Penyuluh Agama Islam Tanahdatar Mewakili Provinsi Sumatera Barat ke Tingkat Nasional

Menurut anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan ini, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa menyelesaikan masalah seperti ini, karena masyarakat sangat membutuhkan ijazah mereka untuk melamar kerja ataupun untuk keperluan lainnya.

“Untuk program penebusan ijazah yang tertunda, saya meminta agar Pemkot Bogor serius untuk benar-benar membantu rakyat terutama warga Kota Bogor baik yang sekolah di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor,” kata Devie.

Baca juga : Bertemu Menpan-RB, Pj Gubernur Sumut Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Dari laporan sejumlah orangtua, ijasah anak mereka yang tertahan sudah mencapai 2 tahun. Ada juga siswa yang sudah 3 tahun, namun belum diberikan ijasahnya, karena harus membayar Rp600 ribu.

Terkait hal ini, Devie meminta peran Pemkot Bogor, untuk bisa membantu masyarakat dalam menebus ijazah maksimal kelulusan 5 tahun ke belakang.

Baca juga : Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot: Pemda Maybrat Cari Solusi Atasi Semua Hak ASN

“Seperti halnya program BPJS PBI yang dicover oleh Pemkot Bogor, sama halnya juga dengan program beasiswa untuk mahasiswa. Dasar aturan yang dibuat jangan mempersempit kesempatan warga Kota Bogor untuk memperoleh hak-nya,” tegas Devie.

Selain itu, ia juga meminta pihak sekolah baik sekolah negeri maupun swasta untuk tidak menahan dan mempersulit ketika masyarakat membutuhkan ijazah, bahkan seharusnya membantu meringankan beban orang tua murid yang membutuhkan.

“Kalau hanya meminta fotocopy ijazah untuk keperluan melamar pekerjaan demi masa depan anak, jangan dijadikan kesempatan untuk pungli,” tegasnya. (yopi)

Artikel Terkait
Tiga Penyuluh Agama Islam Tanahdatar Mewakili Provinsi Sumatera Barat ke Tingkat Nasional
Bertemu Menpan-RB, Pj Gubernur Sumut Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Asisten II Setda Kabupaten Maybrat Engelbertus Turot: Pemda Maybrat Cari Solusi Atasi Semua Hak ASN
Artikel Terkini
Kompolnas Pudji Hartanto: Atase Kepolisian Masih Bekerja dengan Model Manajemen "Tukang Bakso"
Tiga Penyuluh Agama Islam Tanahdatar Mewakili Provinsi Sumatera Barat ke Tingkat Nasional
Bertemu Menpan-RB, Pj Gubernur Sumut Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Laksanakan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Jawa Timur
Wakil Kanselir Jerman: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas