INDONEWS.ID

  • Sabtu, 23/10/2021 19:02 WIB
  • Beratkan Rakyat, JoMan Desak Mendagri Revisi Instruksi Mendagri tentang Tes PCR

  • Oleh :
    • very
Beratkan Rakyat, JoMan Desak Mendagri Revisi Instruksi Mendagri tentang Tes PCR
Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kontroversi keharusan penggunaan PCR sebagai syarat terbang membuat Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian mendapat sorotan. Sebab, dikeluarkannya syarat perjalanan udara wajib PCR melalui Instruksi Mendagri No 53 tahun 2021 sangat memberatkan masyarakat

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer menyatakan penerbitan Instrumen Mendagri itu sangat bermotif dan beraroma bisnis. Karena itu, JoMan mempertanyakan keputusan Mendagri Tito Carnavian mengeluarkan Instrukis Mendagri tersebut.

Baca juga : Harmoni dalam Keberagaman, Perlunya Revitalisasi Tenggang Rasa dalam Masyarakat

"Dugaan saya ada aroma bisnis dari keputusan syarat PCR ini.  Kabarnya stok bahan PCR  berlimpah sementara masyarakat sudah berkurang ikut tes ini.   Saya dengar banyak yang mau kadaluwarsa stok PCR-nya," kata Noel melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (23/10).

JoMan, mendesak agar  mafia kesehatan berhenti mengambil keuntungan dari penetapan syarat PCR dan antigen beserta turunannya.

Baca juga : Program "Sekolah Damai", Ratusan Guru dan Pelajar di Banyuwangi Jadi Peace Ambassador BNPT

Noel – sapaan Imanuel- juga meminta agar Mendagri Tito Carnavian menyerap aspirasi masyarakat. Bahwa aturan keharusan menggunakan PCR itu merugikan banyak kelompok.

Noel menyebut sejumlah pihak yang dirugikan yakni penumpang, pihak travel, maskapai, hotel dan para pelaku UMKM.

Baca juga : Beberkan Kinerja Strategis 2024, Kepala BSKDN: Fokus Wujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

"Saya tak mengerti jalan pikiran Pak Tito. Harusnya jangan membuat kegaduhan baru yang hanya merusak citra Presiden Jokowi yang berpihak kepada rakyat yang sedang susah. Instruksi Mendagri itu harus direvisi, pembatasan kegiatan itu wajib tapi tidak memberatkan. Cukup antigen dan vaksin harusnya sudah  bagus," tandas Noel.

Aktivis 98 ini juga mengkritisi Satgas Penanganan Covid yang tidak berbasis data dalam mengeksekusi keputusan. Seharusnya ketika menyetujui pelonggaran jumlah pesawat sampai 100 persen, maka regulasi pembatasan lain dilonggarkan.

" Ini kan tidak. Mobilitas udara dinaikkan. Tapi syarat malah diperketat. Harusnya sama saja dengan yang lalu. Tinggal pengawasan aja yang ketat," ucapnya. ***

Artikel Terkait
Harmoni dalam Keberagaman, Perlunya Revitalisasi Tenggang Rasa dalam Masyarakat
Program "Sekolah Damai", Ratusan Guru dan Pelajar di Banyuwangi Jadi Peace Ambassador BNPT
Beberkan Kinerja Strategis 2024, Kepala BSKDN: Fokus Wujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Artikel Terkini
Bupati Maybrat Sambut Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (KABINDA) Papua Barat
Menteri Sosial RI Tinjau Lokasi Pengungsian Nagari Parambahan
Harmoni dalam Keberagaman, Perlunya Revitalisasi Tenggang Rasa dalam Masyarakat
Program "Sekolah Damai", Ratusan Guru dan Pelajar di Banyuwangi Jadi Peace Ambassador BNPT
Beberkan Kinerja Strategis 2024, Kepala BSKDN: Fokus Wujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas