Jakarta, INDONEWS.ID - Sejumlah elemen relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021). Pertemuan itu membahas berbagai hal, antara lain penanganan Covid-19 hingga pemburu rente.
Para peserta yang bersepakat menamakan diri Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) itu berharap Jokowi dapat membersihkan pemburu rente di pemerintahan.
"Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, soal vaksin berbayar, isu perburuan renten di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi capres/cawapres pada 2024," kata Sekjen Almisbat, Piryadi, Jumat (5/11/2021).
Piryadi mengatakan, KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.
"Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh rakyat Indonesia menuju kesejahteraan," ujar Piryadi.
Dalam membaca konteks global saat ini, Piryadi mengatakan, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G-20 dan pertemuan iklim dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.
Namun, sebagai pendukung dan teman seperjuangan Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat agenda perubahan "dibajak" oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju.
Piryadi mengatakan, KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu renten yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Memanfaatkan bencana pandemi global.
Para pemburu renten, kata Piryadi, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan Jokowi. Selain itu juga memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh Jokowi, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.
"Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, bansos, karantina, dan lain lain. Terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019," ujar Piryadi.
"Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan warisan yang kelak akan ditinggalkan Presiden Jokowi," imbuh Piryadi.
Oleh karena itu, sebagai teman seperjuangan, pendukung loyal, KKPJ mengusulkan agar Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu renten dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju, kata Piryadi, harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
"Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia," kata Piryadi.