Jakarta, INDONEWS.ID - “Semoga Ramadhan ini bisa semakin meningkatkan taqw a kita dengan hati yang semakin terbuka dan peduli terhadap sesama yang lemah dan butuh perlindungan yaitu PRT kita. Mari dukung pengesahan RUU PPRT demi menjaga martabat kita dan mereka”. Demikian pembukaan konferensi pers oleh moderator Eva Sundari dari Institut Sarinah yang bertema “PRT dibutuhkan setiap Lebaran, RUU PPRT tidak kunjung disahkan” pada hari Jum’at siang (28/4/22) melalui daring.
Dr. Giwo Rubianto selaku Ketua Umum Kowani menyatakan bahwa banyak ibu-ibu anggota Kowani yang sudah dihimbau untuk mempraktekkan isi RUU PPRT. “Misalnya kita himbau untuk mendaftarkan PRT menjadi peserta jamsostek, dan puji syukur tidak ada komplain karena memang iurannya begitu kecil untuk manfaat yang sangat besar bagi PRT dan keluarganya,” jelas Giwo dengan semangat.
Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Francisca Sestri, Sekjen Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER). “Kami mendukung RUU PPRT secara riil karena organisasi kami memberikan pendidikan dan mengadvokasi PRT sebagai korban trafiking, dan ditangani langsung oleh Joni Rusmanto Ketua LPER Banyumas sejak 2015 pasalnya sering tindakan penyalurnya tidak jelas.” Ia secara pribadi juga mulai memberikan libur ke PRT setiap akhir pekan dengan tidak memotong gaji PRT tersebut dan telah berjalan selama 5 (lima tahun) lebih sebagaimana terakomodir dalam isi RUU PPRT.
Sementara Emmy Astuti SIP, Direktur ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro) menekankan perlunya masyarakat mulai mempraktekkan etik baru demi keberlanjutan kehidupan bersama. “RUU ini sesuai visi ASPPUK yaitu 3 P: people, planet, baru profit. Memanusiakan manusia itu utama sebagaimana slogan SDGs yang telah menjadi kesepakatan global,” jelas Emmy Astuti.
Early Rahmawati, Sekjen PUPUK (Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil) menambahkan bahwa RUU PPRT ini dapat membantu para pengusaha kecil untuk menghitung cost of production dalam bisnisnya. “Selama ini PRT juga bekerja untuk produksi dan penghitungannya kacau. Jika ada perjanjian kerja terkait scope of work PRT akan dapat memperbaiki kualitas hubungan kerja dan kenyamanan kedua pihak.”
Sebagai perempuan pengusaha Rinawati Prihatiningsih S.S., M.Si Wakil Ketua Umum Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan IWAPI sangat berterima kasih atas kehadiran PRT yang memungkinnya untuk produktif dan aktif di sektor publik. “Mereka berkontribusi real untuk perekonomian nasional kita. Sepantasnya hak kewarganegaraan, ekonomi, sosial kita penuhi. Ini bagus untuk memperbaiki indeks kesetaraan gender kita yang jeblok,” kata Rinawati yang juga menjadi perwakilan Indonesia di W20 dan Co - Chair G20 EMPOWER.
Narasumber Arum Ratnawati, MA yang mewakili Komunitas Pemberi Kerja PRT menguraikan adanya dampak positif yang diterima majikan dari adanya UU PPRT. Soal kepastian bagi 2 pihak dari adanya kontrak kerja misalnya terkait keberlanjutan kerja, kualitas kerja PRT, prestasi dan kontraprestasinya. “Kepastian ini yang akan berdampak besar pada kenyamanan 2 belah pihak sehingga masing-masing bisa produktif,” jelas Arum.
Konpres menjadi semakin hangat oleh kehadiran artis Chicha Kuswoyo dan anggota legislatif PKB, Luluk Hamidah. Keduanya mendukung penuh pengesahan RUU PPRT dan berjanji untuk ikut mensosialisasikannya di komunitas masing-masing. Konpres yang diselenggarakan oleh Koalisi Sipil unt RUU PPRT itu diakhiri dengan tanya jawab dengan wartawan. Lita Anggraini dari Jala PRT memberikan jawaban sesuai isi RUU beserta data lapangan sesuai pengalaman Jala PRT. (Lka)