Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan siapapun calon presiden yang muncul di Pilpres 2024 tidak akan bisa mewujudkan janji-janji politik selama masih ada Oligarki Ekonomi.
"Jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena yang membiayai proses munculnya pasangan Capres-Cawapres adalah Oligarki Ekonomi. Mereka ini yang mengatur kebijakan dan kekuasaan agar berpihak kepada mereka," ujar LaNyalla saat Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).
Ia menjelaskan, tidak akan mungkin seorang Capres menghentikan Impor Garam, Impor Gula, Impor Beras dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari Penikmat Uang Rente dari Keuntungan Impor.
"Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3 dimana bumi, air dan isinya dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bila Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat Konsesi Lahan atas Sumber Daya Alam Hutan dan Tambang,"imbuhnya.
LaNyalla juga mempertanyakan kemampuan seorang Capres mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut.
Menurut LaNyalla, oligarki ekonomi dan oligarki politik mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini karena adanya pasal 222 UU tentang Pemilu yang memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas.
"Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Pilpres. Mereka yang membiayai semua proses itu dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres," tutupnya.*